PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto berharap semua pihak bisa konsisten dalam komitmen batasan masa jabatan presiden. Hal itu dia sampaikan menyikapi isu adanya kabar bahwa jabatan presiden akan ditambah menjadi tiga periode.
“Sampai detik ini, kita berpedoman pada UU. Saya pikir kita semua bisa konsisten bahwa presiden hanya dua periode,” kata Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Selasa (16/3/2021).
Kalaupun ada amandemen yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR RI, dia sangat berharap jangan ada penambahan masa jabatan dan tetap konsisten pada regulasi yang ada.
Sebagai kader partai di daerah, Hardianto memahami bahwa dia tidak punya kuasa dalam menentukan apakah masa jabatan presiden akan diamandemen atau tidak, karena itu kewenangannya ada di tingkat pusat
“Kalau pun nanti pemerintah memang merubahnya, itu sudah wewenang pusat. Yang jelas, sampai hari ini DPP belum memberikan instruksi apapun, kita hanya diminta untuk komitmen pada regulasi yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Aturan batasan presiden dua periode merupakan hasil dari reformasi pasca runtuhnya orde baru, dimana kala itu rezim Soeharto ditumbangkan usai menjabat selama 32 tahun. Sehingga, jabatan Presiden hanya dibatasi selama dua periode atau 10 tahun saja.
Adapun wacana Presiden 3 periode menghangat setelah politisi senior Amien Rais, menyinggung kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Menurut inisiator Partai Umat itu, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna merubah UUD 1945.
