PANGKALAN KERINCI –DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pelalawan bersikukuh menolak impor beras yang digagas oleh Kementrian Perdagangan. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak mendukung keberadaan hasil petani lokal.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pelalawan, H Syafrizal SE, Jumat (26/3/2021) menuturkan, kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan terkesan tidak berpihak pada ekonomi petani ditengah belum berakhirnya pandemi Covid-19.
“Kami merekomendasikan agar impor beras dikaji lagi, kalau perlu ditolak karena dampaknya akan sangat merugikan petani,” katanya, kepada GoRiau.com.
Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras dinilai tidak tepat. Wakil Ketua I DPRD Pelalawan ini menerangkan, jika Kabupaten Pelalawan tidak perlu mengimpor beras.
“Saya rasa tidak perlu impor beras di masa sekarang. Justru yang harus diperhatikan adalah agar produktivitas padi tetap terjaga dan jangan sampai ada petani yang gagal panen. Apalagi beras di Pelalawan sudah terjamin kualitasnya,” kata Syafrizal.
Lanjut dia, adanya impor beras bisa jadi harga beras menjadi murah, terutama di kalangan petani. Sejauh ini hasil produktivitas padi di Kabupaten Pelalawan sangatlah baik.
“Lahan pertanian padi di Kecamatan Kuala Kampar mencapai luas 7.000 hektare dengan kapasitas 4 sampai 5 ton per hektre gabah kering giling dengan musim panen 2 kali setahun (ip 200),” paparnya.
Bahkan, kata Syafrizal, menurut data dari petani saat ini ada 1.500 ton beras yang menumpuk di lumbung-lumbung yang ada di Kecamatan Kuala Kampar.
“Dewan menginginkan pemerintah melalui Menteri Pertanian fokus mengurusi distribusi dalam negeri bukan malah mengimpor beras dari luar negeri. Karena akan mematikan usaha petani,” tandasnya.
Sikap DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pelalawan ini selaras dengan DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto yang menolak tegas rencana impor beras oleh Kementerian Perdagangan karena sangat bertentangan dengan tujuan presiden yang ingin membangun kedaulatan pangan di dalam negeri.
