oleh

Anggota DPR RI ‘Serang’ Kapolda Riau, Pengamat Ingatkan Kasus Ketua Gerindra yang Tertangkap Narkoba di Bengkalis

PEKANBARU – Pengamat Politik Riau, Tito Handoko S IP, M Si, menanggapi komentar mengejutkan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Riau, Muhammad Rahul yang secara tiba-tiba ‘menyerang’ Kapolda Riau dengan tudingan tidak serius dalam menangani dunia malam dan narkoba.

Menurut Tito, momen Rahul mengeluarkan statement tersebut tidak tepat karena komentarnya hanya berselang beberapa hari setelah kepolisian menangkap Ketua DPC Gerindra Bengkalis atas kasus narkoba jenis sabu-sabu.

banner 300x250

“Semestinya koreksinya dari dalam dulu, bukannya dari luar. Ketika Rahul melakukan koreksi dari luar itu tidak tepat karena dia sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra. Ia harusnya koreksi dari dalam,” ujar Tito, Jumat, 16 April 2021.

Rahul, lanjut Tito, sebagai legislator dari Partai Gerindra mestinya mengawasi rekan satu partainya yang merupakan pengurus partai karena melanggar etika publik.

“Pengurus partai politik yang melanggar etika publik, melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba itu 100% kesalahan partai politik yang tidak melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Karena partai politik juga merupakan organisasi sosial tempat orang-orang berinteraksi,” jelas Tito

Dengan tertangkapnya Ketua DPC Gerindra di Bengkalis atas kasus narkoba, terangnya, merupakan indikasi bahwa tidak adanya fungsi kontrol dilakukan oleh partai politik tersebut. Padahal, ini sangat penting dilakukan mengingat partai adalah jembatan kepentingan masyarakat ke pemerintah.

“Kita tahu parpol sebagai jembatan rakyat kepada pemerintah. Kalau jembatan itu yang rusak, bagaimana memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan rakyat jika jembatan itu rusak,” tambahnya.

Dosen Fisip Unri ini menyebut, seharusnya kejadian ini dapat menjadi momentum agar partai berbenah. Tidak hanya Gerindra namun seluruh partai yang ada saat ini. Dia menantang supaya semua partai melakukan test urine kepada anggotanya.

“Bersama-sama melakukan cek urin bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional. Anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba bisa disanksi atau dipecat. Kesadaran itu yang seharusnya tumbuh dari dalam bukan dari luar,” papar Tito.

Selama ini, sambungnya, sering terjadi out of control dari partai politik. Parpol hanya sibuk di kontestasi politik Pemilu, Pileg, atau Pilkada yang berlangsung lima tahun sekali. Kontrol terhadap perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh anggotanya itu jarang sekali dilakukan.

Hal lain yang juga disoroti Tito adalah minimnya peran para anggota DPR ke masyarakat di Dapilnya, Anggota DPR RI mestinya harus rajin turun ke dapilnya. Karena turun ke Dapil adalah kegiatan yang disyaratkan dalam Undang-Undang.

“Dia dipilih di situ kan sebagai perpanjangan tangan orang. Aspirasi yang diinginkan masyarakat ke depannya ditelurkan ke dalam bentuk kebijakan. Turun saja tidak pernah bagaimana mau menyerap aspirasi?” tegasnya.

Hal ini pula yang terlihat jarang dilakukan oleh Rahul. Sebagai bagian dari millenial di DPR RI, Rahul yang diharap dapat membawa perubahan justru tak memberi peran.

“Sudah dua tahun tidak turun ke lapangan. Baliho dan sembakony turun, tapi orangnya tidak pernah turun itu gimana caranya? Publik kan perlu bertemu dengan wakilnya. Ini seharusnya diawasi Gerindra sebagai partai Rahul,” tuturnya.

Menurut Tito, hal ini menjadi satu pelajaran penting bagi partai untuk menjalankan fungsi control terutama reward dan punishment. Diharapkan berjalannya fungsi ini akan membawa perubahan positif dari internal partai.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Rahul mendesak Kapolda Riau lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap hiburan malam yang buka pada saat bulan suci Ramadan.

Terlebih lagi kata Rahul, banyak tempat hiburan malam di Riau yang mengabaikan protokol kesehatan ditengah merebaknya kasus-kasus baru Covid-19.

Tidak hanya menciptakan kerumunan, lokasi hiburan malam khususnya di Pekanbaru tidak sedikit yang dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

“Saya minta bapak Kapolda Riau menindak tegas para pengelola hiburan malam dan jangan ragu-ragu untuk menutup jika melanggar prokes, apa lagi ada indikasi transaksi narkoba,” kata Rahul melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/4/2021).

Anak dari politisi Senior Demokrat M Nasir itu mengungkapkan, persoalan narkoba di Riau sudah masuk fase kritis. Pengguna narkoba tidak hanya dilakukan orang dewasa, bahkan sudah menyasar pada anak-anak.