PANGKALAN KERINCI –Wakil Bupati Pelalawan, H Nasarudin melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat keseiapan perusahaan dalam membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.
Namun betapa kesalnya Wabup Nasarudin saat melakukan sidak ke PT Pertamina EP di Kecamatan Ukui pada Kamis (21/5/2021). Ia tak mendapati ruangan isolasi dan tempat cuci tangan yang seharusnya disediakan oleh perusahaan.
Hal itu membuat Wabup Nasarudin kesal lantaran perusahaan BUMN tersebut tidak kooperatif untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Jangankan ruangan isolasi mandiri, tempat cuci tangan, cuci kaki saja enggak ada, sebagai antisipasi pencegahan Covid-19. Saya betul-betul kesal dibuatnya. Tak ditemukan itu,” bebernya, Jumat (21/5/2021).
Sudah semestinya perusahaan menyediakan ruangan isolasi mandiri. Hal ini wajib bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten Pelalawan. Apalagi, Bupati Pelalawan sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal itu.
“Kita sangat menyayangkan, kepada pihak Pertamina tidak menyediakan ruangan isolasi mandiri. Ini membuktikan bahwa pihak perusahaan tidak kooperatif dalam membantu pemerintah menangani Covid-19,” ujar Wabup Nasarudin.
Meskipun berkantor di luar Kabupaten Pelalawan, namun perusahaan dinilai telah mengabaikan protokol kesehatan dengan aktivitas kegiatannya di Pelalawan.
“Jangan pula, lantaran mereka berkantor di Lirik menjadi dalih. Kita minta hari ini pertamina harus menyiapkan ruang isolasi, titik,” beber Wabup Nasarudin, kepada GoRiau.com.
Melihat kesiapan perusahaan dalam memerangi covid-19, Wakil Bupati Nasarudin juga melakukan sidak ke beberapa perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pangkalan Lesung, kecamatan Ukui dan Kecamatan Bandar Petalangan.
Di kecamatan Pangkalan Lesung Wabup Nasarudin melakukan Sidak, di PT Sari Lembah Subur (SLS). Di perusahaan astrea grup ini ia terlihat puas lantaran pihak perusahaan sudah menyediakan ruangan isolasi.
Dari sidak yang dikunjungi Wabup Nasarudin hanya PT Pertamina EP Ukui yang tidak ditemukan ruang isolasi. Selebihnya, sudah mengikuti anjuran pemerintah daerah, seperti PT GH, PT Asian Agri, PT Serikat Putra.
