SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti, Haji Muhammad Adil SH mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan Para Menteri Kabinet Bersatu, kegiatan Rakor Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2021 oleh BPKP RI, dalam rangka mengawal program pemerintah untuk menggesa pemulihan ekonomi nasional, dilaksanakan secara teleconference, Kamis (27/5/2021).
Turut hadir Menko Polhukam, H Mahfud MD, Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, Mensesneg, Pratikno, Ketua KPK, Firli Bahuri, Jaksa Agung, Burhanuddin, Kepala BPKP RI, gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia, serta lainnya.
Dalam Rakor yang mengambil tema “Awal Efektifitas Belanja Pulihkan Ekonomi” tersebut, Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan beberapa instruksi yang harus dilaksanakan oleh BPKP dan pemerintah daerah terkait penggunaan belanja negara dan daerah secara akuntable, efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Ada pun secara rinci yakni, tujuan pengawasan harus dapat menjamin tercapainya tujuan Pemerintah melalui belanja Negara yang akuntable, efektif dan efisien, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan harus memberikan manfaat dan hasil sesuai kebutuhan masyarakat, belanja negara/daerah jangan salah sasaran apalagi di korupsi, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional, ditargetkan pada kwartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melompat 7 persen.
Selanjutnya, pemerintah menyiapkan dana pemulihan nasional sebesar 700 T, harus digunakan secara akuntable, efektif dan efisien, percepatan belanja pemerintah harus dikawal agar realisasi lebih cepat, jangan ada program yang tidak jelas sasaran dan manfaatnya, perbaiki akurasi data yang masih bermasalah contoh data Bansos dan lainnya dan harus ada komitmen dan managemen yang baik oleh pemerintah daerah dalam penggunaan uang negara.
Presiden Joko Widodo berharap dengan penggunaan anggaran negara secara akuntable, efektif, efisien serta tepat sasaran dapat mendorong bangkitnya ekonomi nasional dan daerah di tengah pandemi.
Senada dengan Presiden Joko Widodo, Kepala BPKP RI, Dr Muhammad Yusuf Ateh, juga menyampaikan beberapa poin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah se-Indonesia agar ekonomi Indonesia segera pulih diantaranya adalah, APBD harus diselenggarakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, lakukan tahap perencanaan dan penganggaran yang baik agar hasil dan dampaknya sesuai harapan, kebijakan dan program pemerintah daerah yang dijalankan harus sinergi dengan program pusat dan daerah.
Kemudian, data merupakan faktor kunci untuk mempermudah penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi, perlu kesigapan dalam mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi, dan BPKP siap hadir untuk mengawal efektifitas program pemerintah daerah.
