PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mendorong Gubernur Riau, Syamsuar untuk segera membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait kepastian lapangan kerja untuk anak Riau.
Dikatakan Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, dalam rapat terakhir membahas Blok Rokan, dia sudah menyampaikan hal ini kepada pihak terkait, namun sampai hari ini dia belum mendengar kabar adanya MoU ini.
Menurut Hardianto, MoU adalah solusi untuk menekan Pertamina yang notabenenya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan Riau memiliki posisi tawar sebagai pemilik sah Blok Rokan.
“Sumber Daya Alam (SDA) nya kan ada di Riau, dan resiko aktivitas pekerjaan akan dirasakan masyarakat Riau nantinya. Tanpa MoU, Riau tidak punya ikatan kepastian berapa persentasenya anak Riau yang akan diakomodir PHR,” kata Hardianto, Minggu (4/7/2021).
Hardianto melanjutkan, percuma saja pihak terkait berbicara jaminan diakomodirnya tenaga kerja dari anak Riau tanpa adanya MoU ini. Karena, jika rekrutmen sudah selesai dan PHR sudah bekerja, tidak ada yang tahu apakah anak Riau benar-benar mengisi peluang kerja itu atau tidak.
“Misalnya dibutuhkan 100 orang, ternyata hanya 20 orang dari Riau. Jadi dimana posisi anak Riau, harusnya MoU ini sudah ada sekarang dan kedua belah pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing,” ulasnya.
Kewajiban yang pemerintah yang dia maksud adalah, ketika PHR membutuhkan tenaga las, Pemkab, Pemko dan Pemprov harus mempersiapkan sumber daya terbaik. Jika, sumber daya tersedia berjumlah 20 orang, dan PHR hanya butuh 10 orang, sah-sah saja jika PHR melakukan seleksi profesional.
“PHR tentu ingin mencari pekerja terbaik, karena ini berkaitan dengan operasional kerja. Itu saja yang saya minta, tapi sampai detik ini tidak ada MoU itu,” imbuhnya.
Seandainya DPRD Riau memiliki kewenangan untuk membuat MoU, Hardianto memastikan dia akan menjadi orang paling depan menandatangani MoU itu. Sayangnya, DPRD Riau tak berwenang melakukan itu.
“Kalau saya punya kapasitas, lillahita’ala, saya akan teken itu sekarang juga. Dan ini memang butuh keberanian,” tegasnya.
Legislator Dapil Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti ini melihat, jika Pemprov tak bergerak cepat, maka akan ada potensi kerusuhan yang disebabkan oleh tidak terakomodirnya anak-anak Riau di Blok Rokan.
“Sekarang banyak Ormas yang berdiri, yang salah satu tujuan mereka adalah memperkuat posisi tawar supaya anak Riau bisa kerja di Blok Rokan, kita sangat hargai niat baik mereka, meskipun Ormas ini tidak melulu spesifik ke Blok Rokan saja,” tuturnya.
Fenomena ini, menurut Hardianto, sah-sah saja karena masyarakat akhirnya membuat inisiatif sendiri ketika belum ada jaminan dari pemerintah dan Pertamina. Namun, dia khawatir ini malah akan menciptakan kerusuhan nantinya.
“Ketika Ormas ini memiliki tujuan dalam konteks baik, yaitu memastikan anak kemenakannya bisa bekerja di Blok Rokan, ketika tak diakomodir mereka bisa saja demo. Ketika demo terjadi, dan nauzubillahi min zalik akan terjadi chaos. Ini kan masalah, pemerintah harus mengantisipasi itu,” tutupnya.
Sebagai informasi, transisi dari Chevron ke Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan hanya tinggal 1 bulan lagi, dimana pada 9 Agustus 2021, Chevron akan meninggalkan Blok Rokan.
