PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis mengingatkan pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi untuk mempertimbangkan analisa jabatan dalam menerima honorer.
Hal itu dia sampaikan menanggapi kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan merumahkan sejumlah honorer karena kondisi keuangan daerah yang minim
Dikatakan Politisi Gerindra ini, penerimaan tenaga honorer memang diperbolehkan karena ini berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, analisa jabatan menjadi pertimbangan utama supaya honorer ini bisa efektif dan efisien.
“Tapi kalau tak berdasar analisa jabatan, itu tentu menjadi beban daerah, kita berharap pemerintah di semua tingkatan, harus mengkaji terhadap kebutuhan pegawai,” ujar Marwan, Sabtu (31/7/2021).
Terkait porsi honorer yang didominasi non-guru, Marwan menyebut pemerintah sebaiknya memprioritaskan tenaga pendidik, karena pendidikan adalah sektor paling penting dalam membangun suatu daerah.
“Kalau memang mau memakai jasa honorer, utamakan dulu sektor pendidikan. Tenaga pendidik ini kan tidak bisa sembarangan orang, harus yang betul-betul spesifik,” tambah Anggota Komisi V DPRD Riau ini.
Lain halnya dengan non-guru, misalnya di bagian perkantoran. Pemerintah bisa saja menerima sarjana teknik atau semacamnya selagi mereka mampu menjalankan tugas yang dibebankan.
“Kan tidak mungkin sarjana teknik dijadikan guru honor mengajar bahasa inggris. Makanya, intinya harus dikaji dulu analisa jabatannya, kalau keberadaan honorer memang dibutuhkan, ya silahkan saja,” tuturnya.
Terkait kondisi honorer yang ada di Kepulauan Meranti, Marwan menyebut dia tidak mengetahui secara pasti dan pula itu merupakan kewenangan Pemkab terkait. Namun, dia hanya bisa mengimbau supaya honorer di tenaga pendidik jangan sampai terganggu.
“Sering saya katakan, indikator rakyat sejahtera adalah sehat badannya dan cerdas otaknya, ini berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Dua bidang ini harus betul-betul diperhatikan, karena akan dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, jumlah keseluruhan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 4.076 orang. Sementara, untuk tenaga guru hanya 469.
Jumlah itu diketahui dari hasil validasi terakhir oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti menyikapi dugaan adanya honorer siluman di Pemkab Meranti belum lama ini.
