PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto, menyampaikan kekesalannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang tak kunjung mampu menyelesaikan persoalan penerimaan siswa baru.
Hal tersebut dia sampaikan usai melaksanakan reses di Dapilnya, Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dimana, banyak daerah-daerah yang tidak masuk dalam zonasi sekolah sehingga tidak bisa mendaftar SMA.
“Ada kelurahan-kelurahan di Duri, Mandau, itu yang tidak masuk zonasi. Ini menjadi keluhan mereka selama bertahun-tahun, pemerintah harus bertanggungjawab disini, jangan buang badan. Tidak hanya Duri, di Dumai juga ada persoalan yang sama,” ujar Politisi Gerindra ini, Jumat (3/9/2021).
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, jelas Hardianto, tegas disebutkan bahwa pendidikan di tingkat SMA sepenuhnya merupakan tanggungjawab Pemprov. Ini yang mesti dijalankan dengan maksimal oleh Pemprov Riau.
Hardianto sendiri masih ingat, dulu di periode 2014-2019 juga terjadi persoalan yang sama hingga masyarakat berdemonstrasi karena pemerintah tidak bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan untuk anak-anak mereka.
Kelemahan pemerintah, ujar Hardianto, adalah tidak memiliki database soal jumlah siswa yang akan masuk SMA. Mestinya, setahun sebelum penerimaan sudah ada besaran jumlah calon siswa SMA.
“Harus ada kajian secara komprehensif, terkait dengan jumlah calon siswa setiap tahun, berapa jumlah anak kelas 3 SMP? berapa jumlah kursi yang tersedia? Baru dicarikan solusinya dengan mengukur kapasitas SMA yang ada, jangan meraba-raba hingga akhirnya kelabakan,” tegasnya.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Solusi untuk keluar dari persoalan ini, sebut Hardianto, bisa saja pemerintah membangunkan ruang-ruang kelas baru atau mungkin membangun sekolah baru. Yang penting, pembangunannya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Jika pemerintah membiarkan kondisi seperti ini, dia memprediksi masyarakat di Dumai dan Duri akan mulai menggaungkan kembali wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Karena mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah.
“Dalam hangatnya isu Blok Rokan yang berkaitan dengan besarnya bentangan reservoir minyak di Bengkalis. Maka tak ada salahnya kalau masyarakat disana ingin pembentukan provinsi baru,” terangnya.
“Kalau provinsi sendiri, kan jelas pula mereka mengatur sendiri. Duri dan Dumai itu merupakan salah satu daerah yang kontribusi pendapatannya besar untuk Riau. Makanya, pemerintah harus bergerak cepat, jangan sampai masyarakat akhirnya muak, karena pendidikan tingkat SMA merupakan tanggungjawab provinsi,” tuturnya.
Tak hanya persoalan pendidikan, masyarakat di Duri dan Dumai juga menuntut terkait lapangan pekerjaan di Blok Rokan dan akses mendapatkan air bersih. Untuk Blok Rokan, Hardianto meminta supaya Disnaker segera membuatkan database terkait ketersedian tenaga kerja di Provinsi Riau supaya anak-anak Riau bisa ditempatkan di Blok Rokan.
“Soal air bersih, saya ingat dulu pernah ada anggaran Rp 60 Miliar atau Rp 80 Miliar untuk pembangunan SPAM Regional II Durolis, itu dia skemanya sharing badget, dan untuk provinsi kita anggarkan sudah, tapi saya tak memantau lagi karena per-2018 saya sudah mundur dari DPRD Riau. Targetnya waktu itu, akhir tahun 2019 sudah selesai, tapi sampai sekarang tidak mengalir,” tutupnya.
