PEKANBARU – Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendakak (Sidak) ke tempat pengerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang ada di Kecamatan Sukajadi. Sidak ini dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru karena mendapati banyaknya keluhan dari masyarakat yang mengalami kerugian, dari rusaknya jalan karena pengerjaan hingga kerugian ekonomi.
Dalam Sidak di Jalan Rajawali, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mendapati adanya pipa milik Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Siak yang mengalami kebocoran. Sehingga hal ini membuat distribusi air ke masyarakat menjadi terganggu.
Selain menemukan pipa PDAM yang rusak, sidak yang dipimpin oleh Sigit Yuwono ini menemui pekerja IPAL yang menyalahi aturan. Bagaimana tidak, air yang mengandung pasir dari galian tersebut langsung dibuang ke saluran air.
Tampak jelas di sepanjang saluran air tersebut mengalami pendangkalan karena pasir yang menumpuk sudah hampir sejajar dengan aspal, sehingga hal inilah yang membuat pemukiman warga menjadi banjir.
Hal ini membuat Komisi IV berang ke pekerja dan meminta agar seluruh pasir yang ada didalam saluran air untuk segera dibersihkan seperti sediakala.
“Ini fatal betul cara pembuangan airnya, tanpa penampungan langsung dibuang. Jadi akhirnya saluran yang ada dilingkungan ini menjadi tersumbat semua,” kata Sigit Yuwono, Selasa (7/12/2021).
Lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ini dia meminta PT Hutama Karya (HK) selaku kontraktor pengerjaan IPAL di Jalan Rajawali untuk segera membersihkan pasir-pasir yang sudah menutupi saluran air.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
“Kita minta hari ini harus selesai, dan kami akan tinjau kembali saluran drainase ini,” jelasnya.
Terlihat beberapa anggota Komisi IV juga ikut Sidak ini seperti Wan Agusti, Roni Pasla, Zulfahmi, Robin Eduar dan juga Nurul Ikhsan.
Lanjut Sigit Yuwono, dengan kontraktor menutup jalan tentu banyak menimbulkan tempat usaha-usaha masyarakat yang menjadi tutup atau sepi dari pengunjung.
Dari itu politisi Demokrat ini meminta HK untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang sudah dirugikan akibat dari pengerjaan IPAL yang sudah memakan waktu lama ini.
“Kasihan masyarakat, ini juga sudah fatal jadi kontraktor (HK) berikan kompensasi. Tadi ada juga warga yang mengatakan tempat usaha sepi sampai kios-kios menjadi tutup dan gak ada yang mau menyewa lagi,” bebernya.
Pengerjaan IPAL di Kecamatan Sukajadi kontrak kerja Hutama Karya (HK) dan juga Wijaya Karya (Wika) akan habis di akhir tahun 2021 ini, namun mendekati penghujung tahun masih banyak pengerjaan yang belum selesai.
