Inforiau.ID, PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Peringatan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat yang berlangsung secara virtual tersebut, Prabowo meminta aparat penegak hukum bergerak cepat menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan.
Kepolisian dan kejaksaan diminta melakukan penyelidikan terhadap setiap perusahaan yang terindikasi terlibat.
Sementara itu, aparat intelijen diperintahkan mengumpulkan informasi untuk memperkuat proses penegakan hukum.
“Kalau ada korporasi yang menyuruh, saya minta polisi segera selidiki,” tegas Prabowo.
Prabowo juga meminta setiap indikasi keterlibatan korporasi segera dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Jika penyelidikan menemukan bukti kuat, pemerintah akan mencabut izin perusahaan tersebut.
“Kalau ada indikasi, segera laporkan, izinnya akan segera saya cabut,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, tindakan tegas diperlukan agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak kembali terjadi.
Ia menilai persoalan karhutla bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Presiden bahkan menegaskan pencabutan izin dapat dilakukan terhadap seluruh korporasi yang terbukti terlibat.
“Seluruh izin korporasi itu kami cabut, saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
Prabowo kemudian menyoroti peran kepolisian dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, kepolisian memiliki posisi penting untuk memastikan proses hukum terhadap pihak yang terlibat berjalan secara tegas.
“Kepolisian saya kira memiliki peran sangat penting dalam penanganan persoalan ini,” ujar Prabowo.
Ia meminta aparat tidak lengah dalam mengawasi aktivitas korporasi, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api akibat aktivitas manusia.
Prabowo juga menekankan agar setiap proses penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi dan bukti yang jelas.
Dengan demikian, tindakan hukum terhadap korporasi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi di Pekanbaru menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman karhutla.
Prabowo meminta seluruh jajaran meningkatkan koordinasi selama periode rawan kebakaran.
Pemerintah berharap langkah penegakan hukum yang tegas dapat menekan kasus karhutla sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat di Riau.
