PEKANBARU – Tiga tahun sudah pemerintah menihilkan anggaran bantuan rumah ibadah, padahal bantuan rumah ibadah terus menerus menjadi aspirasi masyarakat setiap kali Anggota DPRD Riau melaksanakan reses maupun Sosialisasi Perda (Sosper) di Dapilnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal, mengakui pihaknya sudah sangat sering menyuarakan hal tersebut, namun ternyata apa yang dia sampaikan tidak disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Tak hanya bantuan rumah ibadah, lanjut Zulfi, Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastruktur jalan juga ditiadakan pada tahun ini. Akibatnya, jalan rusak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tidak akan diperbaiki oleh Pemprov tahun ini.
“Ini menjadi suatu hal yang sangat sering disuarakan dari Fraksi PAN. Mengingat yang kami sampaikan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, tahun 2021 ini sudah pasti tidak ada bantuan khusus rumah ibadah, dan infrastuktur jalan, tidak ada dianggarkan itu,” kata Zulfi kepada GoRiau.com, Rabu (2/12/2020).
Bantuan Pemprov ke daerah, lanjut Zulfi, adalah Rumah Layak Huni (RLH) beberapa unit. Zulfi berharap kegiatan ini benar-benar bisa tepat sasaran ke masyarakat yang ada di kabupaten/kota.
Zulfi menilai, tidak ada itikad baik dari Pemprov Riau untuk memberi peluang anggaran bantuan-bantuan itu bisa masuk dalam postur APBD, ini tentunya menjadi kekecewaan bagi masyarakat yang sudah sangat berharap adanya bantuan ini.
“Mereka menolak memasukkan anggaran itu dengan berbagai alasan klasik, mungkin alasannya bisa ditanyakan ke Gubernur dan Sekda. Kita sudah berkoar- koar memperjuangkan ini, tapi ternyata di tahun 2021 masih belum berhasil perjuangannya. Kami tidak akan berhenti, semoga di tahun depan ada peluang berikutnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Zulfi juga tak menampik jika laporan-laporan reses DPRD Riau juga tidak begitu terakomodir dalam APBD, dimana porsi Pokok Pikiran (Pokir) sangat sedikit sekali dibandingkan dengan hasil reses.
“Memang sangat disayangkan kalau kami reses, tapi laporannya tidak terakomodir. Memang rata-rata keluhan itu menjadi kewenangan kabupaten kota, ini yang harusnya dicairkan lewat Bankeu tadi, kalau ditanya persentase saya tak hitung, tapi yang pasti sangat sedikit sekali,” tutupnya.
