PEKANBARU – Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengapresiasi perjuangan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau yang ingin mengawal peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada 9 Agustus 2021 mendatang.
“Kita sangat apresiasi upaya adik-adik ini, yang mau datang langsung kesini dan minta difasilitasi pertemuan dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina Hulu Rokan,” kata Politisi Golkar ini, Selasa (27/7/2021).
Adapun dalam pertemuan itu, PHR tidak bisa hadir karena beralasan PPKM, namun semua yang menjadi pertanyaan oleh mahasiswa kepada Dinas ESDM, dijelaskan secara rinci oleh Kepala Dinas, Indra Agus Lukman.
“Ini kan sejarah, peralihan dari Chevron ke Pertamina, adik-adik ini minta supaya Pemprov Riau fokus menangani peralihan ini, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Participating Interesting (PI), BUMD, dan masalah lingkungan juga,” ujar pria yang akrab disapa Iwan Fatah ini.
Legislator Dapil Pekanbaru ini menambahkan, mahasiswa khawatir jika nantinya lapangan kerja yang ada malah diisi oleh orang-orang dari luar Riau, makanya salah satu tuntutan mereka adalah pusat pelatihan Migas di Riau.
“Tapi Dinas menjawab bahwa itu merupakan kewenangan kampus dan Kemenristekdikti. Intinya, kita apresiasi lah langkah mereka ini, ini bukti mereka ingin adanya perubahan di Riau,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Sosial dan Politik BEM Unri, Febriansyah mengatakan, pihaknya datang ke Riau dengan menbawa 10 poin tuntutan, dimana poin pertama adalah kesiapan BUMD dalam mengelola PI 10 persen sesuai dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
“Jika kita perhatikan dari syarat tersebut, Pemprov harus tetap mengupayakan agar BUMD dan SDM daerah lah yang akan menguasai Blok Rokan serta memastikan agar tidak ada penumpang gelap disetiap pergerakan dalam menguasai Blok Rokan ini demi memajukan daerah kita ini,” katanya.
Poin kedua, migrasi data juga menjadi sorotan mahasiswa, sebab sejak Agustus 2020 sampai Maret 2021, Chevron telah menyerahkan data-data yang termasuk didalam termination checklist kepada SKK Migas.
Data tersebut termasuk yang berkaitan dengan geologi dan geofisika, perizinan, prosedur standar operasional (SOP), fasilitas produksi, pertanahan, kontrak barang dan jasa, SDM dan program pengembangan masyarakat.
“Secara keseluruhan progress alih kelola Blok Rokan terkait migrasi data teknis dan operasional telah mencapai 90%. Sangatlah diharapkan agar migrasi data dapat sesegera mungkin dituntaskan,” terangnya.
Kemudian, dari sisi drilling WI/WS, PT CPI menolak untuk investasi dalam lifting di Blok Rokan, dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam tiap pengeboran. Faktanya, baru tahun ini dilakukan pengeboran kembali.
Dari rencana 192 sumur yang akan di bor, yang sudah terlaksana hanya sekitar 60an, sedangkan waktu hanya tinggal beberapa bulan. Jadi, jika seandainya lifting minyak nya turun, kesalahan terbesar terletak pada PT CPI karena ada dalam peraturan menteri dan SKK yang membahas bahwa perusahan harus melanjutkan pengeboran meskipun akan segera berakhir kontrak nya. Karena jika tidak dilakukan eksplorasi sumur baru, justru akan menyebabkan turunnya lifting minyak,” katanya.
Guna mempertahankan dan meningkatkan produksi migas Blok Rokan, PHR merencanakan pengeboran 84 sumur pengembangan pada tahun 2021 ditambah sisa sumur CPI. PHR juga mempersiapkan lebih kurang 270 sumur di tahun 2022. Ini adalah WK migas dengan investasi jumlah sumur terbanyak.
Terkait pengeboran sumur, juga disiapkan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.
Dengan proses yang lancar tersebut akan berdampak terhadap proses estafet pengelolaan Blok Rokan berjalan dengan baik. Dengan demikian, PHR diharapkan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik mengingat hampir tidak ada perubahan infrastruktur selain manajemen.
Karyawan dan fasilitas produksi pun masih relatif sama dengan sebelumnya. Namun, tantangan ke depan Pertamina Hulu Rokan adalah mempertahankan volume produksi. Apalagi secara umum blok migas habis masa kontrak sudah mengalami penurunan produksi yang signifikan.
Poin keempat adalah Chemical EOR (CEOR), Formula EOR yang dimiliki oleh Chevron tidak termasuk dalam cost recovery, sehingga Pertamina tidak bisa memilikinya. Diantara 4 formula EOR, pihak Chevron hanya memberitahukan 3 diantaranya.
EOR dibutuhkan untuk menjaga lifting dan meningkatkan produksi minyak ke sumur-sumur tua atau yang tingkat produksinya menurun. Terkait EOR, pemerintah dan SKK migas belum jelas sikapnya, apakah ada negosiasi disana atau bagaimana belum diketahui hingga detik ini masih tertutup dan tidak jelas.
Selain itu CEOR bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan, namun sayangnya teknologi yang kita miliki dan kuasai saat ini belum mumpuni.
Lalu, poin kelima adalah kontrak manajemen, Pertamina memutuskan untuk melanjutkan kontrak-kontrak jasa penunjang kegiatan minyak dan gas bumi di Blok Rokan. Per Maret 2021, progresnya mencapai 60% dimana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring.
“Semua kontrak ini haruslah segera selesai sebelum 9 Agustus 2021 agar proses dan sistem kerja di Blok Rokan dapat segera terlaksana,” ujarnya.
Keenam, Supply of Electricity, Steam, and Gas. Dengan habisnya masa kontrak Chevron di Blok Rokan, maka PLTGU itu seharusnya dikembalikan kepada negara. Pasalnya, biaya pembangunan (investment expenditures) dan biaya operasional (operational expenditures) pembangkit itu sudah sepenuhnya diganti oleh Negara melalui cost recovery.
“Secara resmi pasokan listrik dan uap untuk WK Blok Rokan akan dilayani oleh PLN saat blok migas tersebut berpindah tangan ke Pertamina. Perjanjiannya ini mempunya dua skema, yaitu pertama, masa transisi selama tiga tahun mulai 9 Agustus 2021-Agustus 2024 dengan menggunakan aset yang sekarang dikelola MCTN melalui akuisisi. Kedua, skema permanen, setelah masa transisi dengan menyuplai listrik dari sistem Sumatera, dan dengan membangun heat steam generator untuk suplai uap,” jelasnya.
Ketujuh, Human Capital. 2.757 eks-karyawan CPI yang lolos untuk dialihkerjakan sebagai pegawai Pertamina Hulu Rokan. Tetapi tidak diketahui secara pasti berapa total anak Riau dari total tersebut. Sehingga, dikhawatirkan bahwa dari total yang ada justru para warga asing lah yang mendapatkan tempat bukan warga asli Riau.
Kedelapan, Information & Technology (IT). Hingga saat ini, teknologi yang digunakan untuk lifting minyak di Blok Rokan masih menggunakan tata cara yang dianggap usang dan ketinggalan zaman. Bahkan tak jauh lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang digunakan pada lahan tua di Texas.
“Hal ini menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya jumlah lifting minyak di blok rokan dimana masih begitu banyak cadangan minyak yang tersimpan didalamnya. Sehingga, saat ini penyesuaian sistem IT juga terus dilakukan terutama aplikasi-aplikasi yang berkaitan langsung dengan operasi produksi maupun penunjangnya, juga termasuk pelatihan penggunaan sistem dari pertamina yang akan digunakan,” ulasnya.
Kesembilan, Operational Procedure and Work Permit. Ada 113 perizinan yang harus diselasaikan sebagai bagian dari bagian dari alih kelola blok rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
“Diharapkan agar pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan percepatan bagaimana alih fungsi dan perubahan perizinan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga nantinya pada 9 Agustus tidak terjadi kendala yang menghambat,” katanya.
Terakhir, mahasiswa mempertanyakan persoalan lingkungan, terutama terkait dampak lingkungan yang diberikan oleh PT CPI, kemudian sengketa lingkungan akibat Tanah Tercemar Minyak (TTM). PT. CPI dianggap bertanggung jawab mutlak melakukan ganti rugi lingkungan hidup dan melakukan tindakan pemulihan fungsi LH.
“Jika tuntutan kami ini tidak ditanggapi dan menjadi atensi pemerintah, kami pastikan akan membuat pergerakan, baik audiensi ataupun aksi, hidup mahasiswa,” teriak Febriansyah disambut rekan-rekannya.
