Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan pemanfaatan Aplikasi SIGMA untuk mendukung pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA sekaligus Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi di lingkungan Pemprov Riau, Senin (5/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, penerapan sistem tersebut bertujuan mengukur sekaligus memaksimalkan potensi dan kinerja setiap ASN.
“Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa untuk memaksimalkan potensi ASN harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua ASN dan berlaku adil,” ujar Syahrial Abdi.
Menurut Syahrial, Pemprov Riau menyiapkan perangkat pengukuran mulai dari hulu. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya harus mengidentifikasi beban kerja yang akan dibagi kepada pejabat, baik struktural maupun fungsional.
“Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov Riau mulai menyusun indikator keberhasilan untuk mengukur pekerjaan fungsional ASN.
Kinerja tersebut nantinya dihitung dan didigitalisasi melalui Aplikasi SIGMA sehingga setiap pekerjaan memiliki ukuran dan bobot yang jelas.
“Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan,” katanya.
Syahrial menegaskan, digitalisasi tersebut juga akan mendorong ASN menjalankan seluruh proses kerja melalui sistem yang telah disiapkan.
“Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem, kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya,” tegas Syahrial.
Sebagai tahap awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD menyampaikan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menunjuk Ketua Tim.
Selain itu, BKD akan melakukan pembaruan terhadap aplikasi sekaligus merapikan sistem pengawasan.
Pemprov Riau juga membuka kemungkinan adanya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bagian dari penyesuaian regulasi untuk mendukung penerapan sistem tersebut.
“Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini,” tutupnya.










