Inforiau.ID, PEKANBARU – Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kaderismanto di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, tantangan pembangunan Riau ke depan membutuhkan perencanaan matang, kebijakan tepat sasaran, serta sinergi yang kuat antara legislatif dan pemerintah daerah.
“Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan Provinsi Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau,” ujar Kaderismanto.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor strategis harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan antardaerah harus senantiasa menjadi perhatian bersama sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Kaderismanto menekankan, pengelolaan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing daerah.
“Di samping itu, pengelolaan APBD Riau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, membuka kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki tujuan jelas dan hasil yang dapat diukur.
“DPRD Riau menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang terukur bagi kepentingan masyarakat,” tutur Kaderismanto.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya program pemerintah, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, seluruh program pembangunan yang telah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Kaderismanto berharap APBD Riau 2027 tidak sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan, melainkan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, kesepakatan yang kita tandatangani pada hari ini tidak berhenti sebagai kesepakatan administratif semata, melainkan menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan secara konsisten, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
