JAKARTA – Mantan kader Partai Demokrat, Ma’mun Murod Al-Barbasy, menilai Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti mengetahui proyek pengadaan e-KTP beserta polemik permasalahannya. Pernyataan Ma’mun menyusul disebutnya nama SBY dalam persidangan kasus e-KTP yang membelit Setya Novanto.
“E-KTP ini wilayahnya eksekutif, dalam hal ini Kemendagri. Masa proyek yang seperti itu Pak SBY enggak mengerti? Itu kan tipu-tipu saja,” ujar Ma’mun saat berbincang dengan Okezone, Senin (12/2/2018).
Ma’mun menilai, kemunculan nama SBY dalam persidangan korupsi e-KTP merupakan hal yang wajar. Pasalnya, pada saat proyek berlangsung, pria yang juga menjabat ketua umum Demokrat itu masih menjabat sebagai Presiden RI.
“Kemudian sekarang muncul e-KTP Pak SBY namanya disebut-sebut, ya itu tidak aneh. Apanya yang aneh? Tidak aneh. Dia presiden kok. Masak kebijakan sampai triliunan rupiah dia enggak ngerti? Logis saja,” jelas dia.
Selain SBY, nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga ikut muncul dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Kemunculan nama Ibas terungkap setelah buku catatan Setya Novanto memuat nama putra SBY itu.
Munculnya nama Ibas sendiri karena dalam buku catatan Setya Novanto ditulis dengan istilah justice collaborator. Hal itu mulai ramai diperbincangkan saat Setya Novanto membuka buku tersebut pada saat sidang lanjutan Senin 5 Februari 2018.
Awak media yang mengerumuninya melihat isi buku itu. Ada satu lembar tertulis nama bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Ibas.
Di atas dua nama itu tertulis justice collaborator. Nama Nazaruddin berada persis di bawah tulisan. Di bawah nama Nazaruddin, Setya menggambar dua tanda panah. Tanda panah berwarna hitam dan tertulis nama Ibas. Ada juga tanda panah berwarna merah di bawah nama Ibas dan tercantum angka US$500 ribu.
(Baca Juga: PDIP: Nama yang Disebut di Sidang E-KTP Belum Tentu Bersalah)
Ma’mun menuturkan, baik penyebutan nama SBY atau pun Ibas wajar-wajar saja. Sebab, Ibas sempat menjadi Ketua Fraksi Demokrat setelah Jafar Hapsah, sedangkan SBY merupakan Kepala Negara saat proyek tersebut berlangsung.
“Jafar Hapsah hanya sebentar dan digantikan Ibas (Ketua Fraksi Demokrat). Jadi wajar saja kalau ada orang mengaitkan Ibas dan SBY dalam kasus e-KTP, gitu,” tuturnya.
Menurut Ma’Mun, SBY harus merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Anas Urbaningrum. Adapun nama SBY muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan proyek e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto. SBY disebut punya tanggung jawab dalam program pelaksanaan proyek ini.
Salah seorang anggota tim penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya mempertanyakan kaitan proyek e-KTP dengan pemenangan Pemilu 2009, kepada saksi Mirwan Amir dalam persidangan. Lantas, Mirwan selaku mantan Wakil Ketua Banggar asal Demokrat mengakui bahwa proyek e-KTP memang program pemerintah yang saat itu dipimpin SBY.
“Memang itu (proyek e-KTP) program dari pemerintah. (Waktu itu presidennya) Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkap Mirwan saat bersaksi untuk terdakwa Setnov di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis 25 Januari 2018.
(Baca Juga: Pengacara SBY Sindir Firman Wijaya agar Tak Berlindung di Balik Hak Imunitas)
Mirwan menjelaskan, saat itu dia mendapatkan masukan atau saran dari rekannya yakni Yusnan Solihin yang merupakan seorang pengusaha bahwa proyek e-KTP bermasalah. Saran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Mirwan Amir ke Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga dipegang SBY.
“Iya (disampaikan langsung ke SBY). Di Cikeas (kediaman SBY),” terang Mirwan.
SBY pun menanggapi saran dari Mirwan tersebut dan tidak menggubris adanya permasalahan proyek e-KTP. SBY justru meminta kepada Mirwan untuk terus melanjutkan proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
“Tanggapan SBY, bahwa ini menuju pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan,” ungkapnya.
Sementara SBY berang saat namanya disangkutpautkan dalam persidangan korupsi e-KTP. Tak tinggal diam, SBY pun melaporkan pengacara Setnov, yakni Firman Wijaya ke Bareskrim Polri. Ia meyakini ada skenario jahat sebelum persidangan yang dilakukan Firman Wijaya untuk menyeret namanya dalam kasus tersebut.
“This is my war. Ini perang saya. Perang untuk lawan ketidakadilan,” tegas SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
(Ari)
