JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta kepada Polri untuk bergerak cepat memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat terkait kerusuhan sel narapidana (napi) kasus teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Mengingat, banyak isu liar menyusul insiden tersebut, terutama di media sosial.
Sahroni menyebut, apabila klarifikasi tak segera diutarakan Polri, maka ketakutan yang bisa terjadi adalah, masyarakat bisa menerima infomasi palsu atau hoax. Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mentah-mentah menerima informasi yang berkembang.
Pasca Kericuhan Napi Terorisme, Iringan Ambulans Masuk ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok (foto: Wahyu M/Okezone)
(Baca Juga: Polisi Negosiasi dengan Napi Terorisme, Ada Aparat yang Disandera?)
“Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan jumlah korban jiwa,” kata Sahroni saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (9/5/2018).
Di sisi lain, Sahroni menyatakan, adanya klain kelompok teroris ISIS yang bertanggung jawab atas insiden tersebut menjadi isu liar semakin panas. Pasalnya, kata dia, jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Mako Brimob, maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pengamanan tahanan, khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.
Sebaliknya, menurutnya, bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan.
Sementara Sahroni menilai, pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi.
(Baca Juga: Kronologi Kericuhan Napi Teroris di Rutan Mako Brimob)
Sebelumnya insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang lekat dengan kasus terorisme ini pada 11 November 2017 silam. Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.
“Peristiwa kedua yang berlangsung dini hari mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan, apakah jumlah personel yang menjaga di rutan di tambah atau perlunya dilakukan langkah lain,” tutur dia.
(fid)
