oleh

Habib Bahar Hina Jokowi Banci, PDIP: Kami Tunggu Proses Hukumnya!

JAKARTA – Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan ‘banci’.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyatakan, pihaknya akan menunggu proses hukum terkait kasus ini.

banner 300x250

“Ya kami tunggu saja proses kelanjutannya. Tidak perlu ada analisis yang mendalam,” kata Hendrawan kepada Okezone, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Habib Bahar bin Smith.

Kendati begitu, Hendrawan menilai, sebagai tokoh masyarakat, tidak sepantasnya Habib Bahar melontarkan kalimat atau pernyataan yang kontroversial. Lebih baik, kata dia, seluruh pihak mengedepankan rasa saling menghormati.

“Pernyataan yang dibuat susah dimengerti oleh orang yang dilatih dan besar dalam nilai dan budaya kesantunan dan saling hormat-menghormati,” kata Hendrawan.

(Baca juga: Habib Bahar Hina Jokowi, PSI: Itu Sangat Keterlaluan!)

Adapun pidato Habib Bahar yang dipersoalkan adalah saat acara peringatan Maulid Nabi pada 17 November 2018 lalu di kawasan Batu Ceper, Tangerang. Dalam video berdurasi 60 detik itu, Habib Bahar dianggap menghina karena menyebut Jokowi sebagai banci.

Habib Bahar diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2).

Habib Bahar bin Smith.

Selain ke Bareskrim Polri, Habib Bahar juga dilaporkan ke Ditreskimsus Polda Metro Jaya. Adapun, laporan ke Bareskrim Polri, tertuang dalam nomor laporan LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tetanggal 28 November 2018.

Sedangkan, di Polda Metro Jaya diterima dengan nomor laporan polisi TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus, 28 November 2018 sesuai pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

(qlh)