oleh

Pemerintah Harus Ubah Pendekatan Pembangunan Pulau Terluar

JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2020 akan fokus untuk memperkuat pembangunan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Hal ini sebagai tindaklanjut dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 dengan ditetapkan 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia.

Dari 111 PPKT tersebut hanya 42 pulau yang berpenduduk termasuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sedangkan sisanya sebanyak 69 tidak berpenduduk. Perhatian pemerintah ini juga merupakan agenda prioritas Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

banner 300x250

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, M. Firdaus saat mengikuti rapat dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tentang identifikasi kebutuhan dan pemenuhan sarana dan prasarana diperbatasan antar negara dan PPKT di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Hadir pada saat itu Sekretaris Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil KKP, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR dan 14 Kabupaten yang termasuk daerah PPKT berpenduduk di Indonesia.

Pada kesempatan itu Firdaus menyampaikan perlunya pemerintah merubah pendekatan pembangunan yang selama ini dilakukan di pulau-pulau terluar di Indonesia, kalau selama ini pembangunan yang dilakukan lebih pada pendekatan keamanan saja mulai sekarang pemerintah harus menyeimbangkan pembangunan dengan pendekatan ekonomi dan politik.

“Karena banyak potensi di derah pulau terluar tidak dimanfaatkan dengan maksimal, padahal daerah ini memiliki potensi SDA alam yang luar biasa seperti sektor perikanan, pariwisata dan pertanian,” ujarnya.

Firdaus juga mengutarakan beberapa persoalan di Pulau Bengkalis dan Rupat yang selama kurang mendapat perhatian pemerintah.

“Seperti terjadinya abrasi pantai, percepatan KSPN Pulau Rupat, aksesibilitas yang terbatas, illegal fishing, people smugling dan penyuludupan narkoba melalui jalur laut Selat Malaka,” terang Firdaus.

Di akhir diskusi Kabid PPE mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan seperti rehab kantor dan BPU kecamatan, rehab kantor dan BPU Desa, rehab sekolah SD dan SMP, listrik dan air bersih, jaringan internet/komunikasi dan POSAL/PAMTAS di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.