PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya meminimalisir kerusakan jalan akibat truk yang memiliki berat dan ukuran lebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
Tim Penegakkan Hukum (Gakkum), tahun ini akan ‘penggal’ atau menormalisasikan ukuran truk yang melebihi ukuran.
Adapun Tim Penegakkan Hukum (Gakkum) terdiri dari Dinas Perhubungan Riau, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau, Ditlantas Polda Riau, dan Ditreskrimsus Polda Riau.
Zero ODOL dimulai 2019 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).
Gubernur Riau, Syamsuar melalui Kepala Dinas Perhubungan Riau, Taufiq Oesman Hamid mengatakan, untuk suksesi Zero ODOL tahun ini di Provinsi Riau, siap melakukan normalisasi truk yang obesitas dan kelebihan muatan, meskipun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin penerapan Zero ODOL diundur hingga 2023 atau 2025.
“Penindakan ODOL tetap harus dilakukan tahun ini, sesuai dengan arahan Pak Gubernur Riau. Instruksi secara langsung ke kita dari Kemenhub belum ada, namun Pak Dirjen Perhubungan Darat terus memberikan dukungan kepada kami menindak truk ODOL. Sebab, anggarannya sudah ada walaupun tak banyak,” kata Taufiq kepada GoRiau.com, Selasa (18/2/2020).
Taufiq juga menekankan, ada sekitar 70.000 unit truk ODOL di Riau yang harus dihindari stakeholder dan perusahaan besar untuk tidak kontrak atau menggunakan jasa angkutan truk ODOL. Di kabupaten/kota se Riau faktanya jalan rusak akibat truk yang kelebihan muatan dan ukuran.
“Untuk memperbaiki jalan yang rusak setiap tahunnya Pemprov Riau harus menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar. Sedangkan untuk membangun seluruh jalan di Riau sampai hitam (aspal, red) membutuhkan anggaran hingga triliunan setahun. Karena anggaran yang minim, salah satu caranya melalui Operasi ODOL ini,” ungkap Taufiq yang juga Plt Kepala Dinas PUPR-Perkimtan.
“Pemprov Riau memperbaiki jalan yang rusak setiap tahunnya harus menghabiskan anggaran hingga Rp250 miliar. Sedangkan untuk membangun seluruh jalan di Riau sampai hitam (aspal, red) membutuhkan anggaran Rp6 triliun setahun. Karena anggaran yang minim, salah satu caranya melalui Operasi ODOL ini,” ungkapnya.
Dilemanya, sambung Taufiq, truk yang menjadi penyebab rusaknya jalan karena ODOL, juga penggerak roda perekonomian di Indonesia, khususnya di Riau. Jika ditertibkan truk ODOL akan terjadi dampak inflasi ekonomi di Riau.
“Perlu ada solusi dari pemerintah pusat menyikapi Zero ODOL di daerah. Jika didiamkan, jalan kita akan semakin parah. Contohnya di Rokan Hulu dan Dumai, serta daerah lainnya. Mari seluruh stakeholder di Riau bersama-sama mensukseskan Zero ODOL di Riau,” jelasnya saat sosialisasi ODOL di Pekanbaru.
