oleh

Cegah Penyebaran Virus Corona, Wabup Said Hasyim Pimpin Teleconference bersama Gubri, Ini yang Dibahas

SELATPANJANG – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim didampingi Forkopimda dan instansi terkait menggelar teleconference dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Gubernur Riau, Drs H Samsuar.

banner 300x250

Teleconference ini untuk menyampaikan informasi terkini terkait kondisi dan penanganan antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota sekaligus imbauan Gubernur Riau kepada kepala daerah, bertempat di ruang rapat Melati Kantor Bupati, Senin (30/3/2020).

Hadir bersama Wakil Bupati Said Hasyim, Wakapolres Meranti, Kompol Irmadison, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto SE MM, Asisten II Setdakab Meranti, Drs Asroruddin, Kepala Dinas Kesehatan Meranti, dr Misri Hasanto, Direktur RSUD, dr Ria Sari, Pabung Kodim Bengkalis, Mayor P Girsang, Kadisdagprinkop-UKM Meranti, Drs Azza Fahroni, Kabag Kominfo Meranti, Drs Wan Fahriarmi, Camat Tebingtinggi Rayan Pribadi, Bagian Humas dan Protokol Meranti dan lainnya.

Diujung sambungan Gubernur Riau didampingi Wagub, H Edi Natar, Kapolda Riau, Dandrem 031/WB, Sekdaprov Riau serta dinas dan instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, kepada pemerintah kabupaten kota, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar menyampaikan beberapa panduan sesuai dengan koordinasi yang dilakukan dengan kementrian terkait seperti Mendagri, BNPB, Kementrian Kesehatan, serta Menko Maritim.

Ia berharap panduan ini harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh kabupaten kota agar penanganan penyebaran Covid-19 di Riau dapat dilakukan secara masif dan terkoordinir.

Beberapa panduan yang disampaikan Gubernur Riau, Drs H Syamsuar sebagai berikut:

1. Semua kabupaten kota diminta untuk membentuk Gugus Tugas Antisipasi Penyebaran Covid-19, sesuai Kepres No. 7 Tahun 2020 yang ketuanya Bupati/Walikota hal ini untuk mempermudah koordinasi.

2. Laksanakan kebijakan Anggaran penanganan Covid-19 sesuai Inpres dan Permendagri.

3. Pemerintah provinsi saat ini telah menambah rumah sakit rujukan baru yakni Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Pelatala Bumi hal ini untuk antisipasi ledakan pasien yang dianggap berat apabil RS Arifin Achmad, RS Dumai, dan RS Tembilahan penuh.

4. Arahan Mendagri masing-masing Kabupaten kota dan provinsi bisa melakukan pengadaan langsung penanggulangan Covid-19 tanpa tender, untuk hal ini Pemda bisa berkooridinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP diwilayahnya.

5. Pemda diminta tidak ragu menggunakan anggaran untuk membeli alat kesehatan dan vitamin, rapid test, APD untuk penanggulangan Covid-19.

6. Mengintruksikan dilakukan pemisahan angkutan laut antara penumpang TKI asal luar negeri dengan penumpang domestik. Khususnya yang berasal dari Malaysia menuju Karimun-Selatpanjang-Bengkalis-Dumai.

7. Arahan dari menteri, semua TKI harus dikarantina selama 14 hari dan harus dilakukan rapid test karena meski kelihatan bugar tak ada jaminan didalam tubuh mereka bebas Corona.

8. Menyediakan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan potensi kerawanan tugas agar merasa tenang dan aman.

9. Dinas Sosial Kabupaten/Kota diminta mempersiapkan data TKI kurang mampu untuk dibantu secara gotong-royong terutama untuk ketersediaan Sembako.

10. Bulog dapat memberi bantuan beras sebanyak 100 ton untuk Kabupaten Kota dengan mengirim surat dari bupati ke Bulog.

11. Hingga saat ini pemprov belum menerapkan karantina wilayah karena akan berimbas pada penutupan terminal dan bandara serta pelabuhan jadi perlu dikaji secara mendalam.

12. Kegiatan Ziarah Kubur, Mandi Balimau Kasai Gubernur minta tahun ini dihentikan dalam rangka komitmen social distancing.

13. Kades, Tokoh Agama/Masyarakat diminta lebih pro aktif lakukan sosialisasi bahaya Covid-19.

14. Kabar baik 1 dari 2 Pasien Positif Covid-19 di Riau sudah sembuh dan diperbolehkan pulang.

16. Pemprov melakukan perpanjang libur sekolah sampai 15 April 2020.

“Saya berharap panduan ini benar benar dipatuhi oleh Bupati/Walikota selaku Kepala daerah,” ujar Gubernur Syamsuar.

Menyikapi penyampaian Gubernur Syamsuar, Wakil Bupati melaporkan saat ini jumlah orang dalam pantauan (ODP) sebanyak 2000 orang, dengan PDP 2 orang yang sudah dirujuk ke Pekanbaru dan Dumai namun hasil Labor belum keluar.

Selanjutnya terkait Gugus Tugas sejak tanggal 17 Maret 2020 Pemkab Meranti sudah menetapkan status siaga darurat Covid-19, sejak saat itu untuk melakukan penanganan Pemkab. Meranti telah membentuk Gugus Tugas dan beranggotakan semua Instansi terkait termasuk Kepolisian.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19, Bupati Meranti telah mengintruksikan kepada Pemerintah Kecamatan, Desa hingga RT/RW telah meminta kepada masyarakat khususnya para TKI yang baru tiba dari Malaysia untuk melakukan Karantina mandiri selama 14 hari.

“Disitu Camat, Kades hingga RT/RW akan melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan para TKI tap berada di rumah dan sejauh ini belum ada yang kategori PDP,” jelas wabup.

Selanjutnya wabup mengaku butuh dukungan dari Pemprov Riau terkait penanganan para TKI Meranti yang baru kembali dari Malaysia. Dari informasi yang diperoleh wabup sebagian besar TKI ini bekerja secara ilegal dengan menggunakan Pasport Wisata (izin tinggal 25 hari), dan untuk mendapatkan gaji penuh para TKI ini harus bekerja dulu selama 25 hari yang jadi masalah akibat diberlakukannya Lockdown para TKI terpaksa pulang lebih dini tanpa mengantongi upah.

“Dan ini menjadi masalah sosial di Meranti, bahkan dari laporan kades ada warga sudah kehabisan beras, untuk mengatasinya Pemkab Meranti sesuai arahan bupati sudah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar namun dana ini masih tidak m cukupi untuk itu mohon dukungan Pemprov Riau,” papar wabup.

Selanjutnya menindaklanjuti surat edaran gubernur, untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan lainnya di Pemkab Meranti telah dilakukan penundaan hingga kondisi kembali normal.

“Karena saat ini Pemkab Meranti sedang menyusun anggaran untuk menghadapi terjadinya kebutuhan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19,” jelasnya lagi.

Kemudian, Wabup Meranti, Drs H Said Hasyim juga melaporkan untuk fasilitas Isolasi Pasien PDP, Pemkab Meranti telah menyiapkan ruang di RSUD, Puskemas dan Balai BLK serta Gedung Mapolres Meranti yang lama.

“Nantinya ini akan dijadikan ruang Isolasi jika diperlukan,” ujar wabup.

Lebih jauh disampaikan wabup, Pemkab Meranti sangat konsisten menerapkan social distancing cegah Penyebaran Covid-19, dengan cara mengimbau kepada masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk tidak membuat dan menghadiri acara yang menghadirkan kerumunan masa termasuk juga pesta perkawinan yang disarankan cukup dihadiri oleh anggota keluarga saja.

Hingga saat ini diakui wabup, Pemkab Meranti bersama Kepolisian dan TNI terus bahu-membahu dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, seperti yang sejak beberapa hari ini berjalan dengan melakukan penyemprotan Disinfektan ditempat dan fasilitas umum.

Terakhir yang tak kalah penting adalah, Wabup meminta dukungan Pemprov Riau untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait nasib TKI Meranti dan Kabupaten lainnya di Riau yang hingga saat ini masih terkatung-katung di Kukup Malaysia dan Tanjung Balai Karimun.

“Saat ini di Malaysia tidak ada bus yang jalan dan rumah makan tutup semua sementara TKI kita masih banyak di Kukup setidaknya 700 orang masih menunggu keberangkatan,” jelas wabup.

Wabup berharap persoalan Darah yang otomatis menjadi masalah nasional ini dapat dicarikan solusi sesegera mungkin karena ini menyangkut hidup warga Indonesia.

Menyikapi masalah TKI yang masih terkatung di Malaysia, Gubri Syamsuar mengaku telah berkomunikasi dengan Menko Maritim untuk dicarikan jalan terbaik.

Sementara untuk dana penanganan masalah sosial seperti pengadaan Sembako untuk warga yang kehilangan pendapatan karena tak terdampak Covid-19, Gubri menyarankan kepada Pemkab. Meranti dapat menggunakan dana yang ada bukan saja yang ada di APBD tapi juga alokasi dana Provinsi dan Pusat.

“Dana yang bisa direlokasi di Meranti sebesar Rp78 Miliar silahkan dialokasikan untuk kepentingan penanganan Covid-19 tanpa keraguan. Yang penting syaratnya jangan di mark up,” ungkapnya Syamsuar. (rls)