oleh

Data Amburadul, Fraksi PDIP Dorong Pemkab Pelalawan Benahi Penerima Bantuan Sosial

PANGKALAN KERINCI – DPRD Kabupaten Pelalawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui dinas terkait membenahi data penerima bantuan sosial guna memastikan penyaluran tepat sasaran, di tengah pandemi Covid-19.

“Kami merekomendasikan Dissos segera membenahi data. Pastikan bantuan dari provinsi, kabupaten dan pusat,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Pelalawan, Drs Sizifao Hia, Rabu (10/6/2020).

banner 300x250

Lanjut dia, bantuan yang disalurkan kepada masyarajat juga tidak dobel. “Artinya jangan ada penerima yang dua kali memperoleh bantuan. Ini dimaksudkan agar lebih banyak warga miskin bisa terakomodir mendapatkan bantuan itu,” ujarnya.

Hearing Komisi I DPRD bersama Dissos pada Senin kemarin, membahas data masyarakat penerima bantuan terdampak Covid-19 di Pelalawan. Terungkap data yang dimiliki Dissos amburadul.

“Ternyata data mereka masih amburadul, sulit dirunut, baik data DTKS maupun data warga terdampak Covid 19, sampai sekarang (hearing kemarin) data itu masih belum tuntas,” ungkapnya.

Lanjut Sozifao, DPRD mempertanyakan kebenaran data Dissos. Pasalnya, fakta di lapangan ada warga enerima bantuan ternyata bukan keluarga miskin, bahkan penerima bingung mendapatkan bantuan.

“Dari fakta itu bisa disimpulkan, jika data tersebut tidak valid. Mengapa ada warga yang mampu terima bantuan, disisi lain banyak warga miskin yang mengharapkan bantuan justru tidak mendapat bantuan,” paparnya.

Akibat data yang belum valid, pembagian bantuan provinsi dan kabupaten yang berasal dari APBD belum bisa dibagikan, dan belum ada kepastian waktu penyalurannya. Sementara anggaran untuk Bansos dalam bentuk sembako dari APBD sebesar Rp 27 miliar.

“Dissos masih ragu, sehingga data yang sudah sempat dikumpulkan sebanyak 43 ribu KK masih juga termasuk yang terdata di DTKS. Kita mengingatkan agar penyalyran bantuan agar dilaksanakan seperti petunjuk dari pemerintah, setiap keluarga hanya dapatkan satu dari setiap jenis bantuan. Jangan menumpuk pada satu keluarga tertentu, sementara warga lain malah tidak dapatkan bantuan apapun,” tandasnya, kepada GoRiau.*