oleh

Tahun Ini, Warga Meranti, Tanjung Balai Karimun dan Batam Bisa Gunakan Layanan Kapal RoRo ke Sei Selari

PEKANBARU – Pasca robohnya jembatan penyeberangan RoRo Tanjung Buton di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, 17 September 2019, pelayanan penyeberangan dari dan ke Tanjung Buton (Mengkapan) – Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau), Tanjung Buton – Telaga Punggur (Batam), dan Tanjung Buton – Kampung Balak (Kepulauan Meranti), lumpuh.

Kasi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Wilayah IV Riau-Kepri, Riskan saat dihubungi GoRiau.com mengatakan, bahwa tahun ini warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) dan Batam, tetap bisa menikmati layanan penyeberangan dengan menggunakan kapal roro.

banner 300x250

“Untuk penyeberangan dialihkan dari Tanjung Buton (Mengkapan) ke Pelabuhan RoRo Sei Selari di Kabupaten Bengkalis (Riau). Kita berharap bisa segera dioperasikan, karena hanya tinggal menunggu izin layar kapal roro dari Kementerian Perhubungan untuk lintasan Tanjung Balai Karimun dan Batam, terkecuali pelayaran ke Kepulauan Meranti yang menunggu izin dari Gubernur Riau,” kata Riskan, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan Riskan, untuk izin lintasan Sei Selari (Riau) – Telaga Punggur (Batam) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2020 dan lintasan Sei Selari (Riau) – Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) melalui Peraturan ?Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2020. Sedangkan untuk tarif angkutannya sendiri melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2020.

“Kita sudah rapat melalui video conference dengan dinas terkait untuk pengoperasian pengalihan lintasan ke Sei Selari. Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan pengujian dengan tonase truk yang diperbolehkan seberat 8 ton. Saat ini operator kapal sedang mengurus Izin palayaran lintasan tersebut. Rencananya akan ada 3 kapal, yakni Batam – Sei Selari 2 kapal dan Tanjung Balai Karimun 1 kapal. Untuk Kampung Balak – Pecah Buyung – Alainsir (Kepulauan Meranti) 1 kapal,” ungkap Riskan.

Sementara untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton dijelaskan Riskan, masih menunggu anggaran turun. Pengerjaan awal yang dikerjakan di Pelabuhan Tanjung Buton, yakni sisi laut dan sisi darat. Untuk sisi lautnya, yaitu mobile brigde (jembatan penghubung untuk menaiki kapal roro yang bisa naik turun disesuaikan dengan pasang surut air laut) dan trestel (jembatan penghubung yang roboh menghubungkan sisi darat ke mobile brigde).

“Untuk pembangunan sisi daratnya kita masih menunggu keputusan dari Pemerintah Kabupaten Siak terkait hibah tanah ke Kementerian Perhubungan untuk dilakukan perbaikan di lokasi parkir kendaraan. InsyaAllah, dalam waktu dekat ini juga Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan surat tanah hibahnya. Pekerjaan awal rencananya akan dilaksanakan antara bulan Juli – Agustus 2020,” jelas Riskan.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Riau, Taufiq Oesman Hamid mengatakan kepada GoRiau.com, bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk serahterima aset dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak ke Kementerian Perhubungan. Pembangunan Pelabuhan RoRo Tanjung Buton dilakukan dua tahap, tahap pertama tahun ini dan tahap kedua tahun depan.

“Anggaran tahap pertama yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp7,5 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Anggaran ini, bukan untuk memperbaiki tapi membangun dermaga baru.

“Anggaran tersebut untuk membangun dermaga baru dari sisi laut, yakni dermaga seperti mobile bridge (mb), trestel, dan rigid beton. Karena faktor keselamatan, dermaga lama tidak lagi difungsikan,” kata Taufiq, Rabu (11/3/2020), dimana lokasi dermaga yang baru berada 25 meter dari dermaga lama yang roboh.

Taufiq mengatakan, sisa dari anggaran Rp45 miliar untuk melanjutkan pembangunan sisi laut yang masih kurang pada tahun 2021. Anggaran APBN tersebut memang dikhusus Kementerian Perhubungan melalui Ditjenhubdat untuk membangun sisi laut.

“Saat ini tugas kita menyelesaikan perpindahan aset dari Pemprov Riau, yang akan diserahkan ke Kemenhub. Hal ini merupakan respon Kemenhub atas dasar komunikasi awal Gubernur Riau, Syamsuar dengan Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi,” jelas Taufiq.