oleh

Pertanyakan Penyaluran Bantuan TKI Terdampak Covid-19, Himpunan Mahasiswa Bantan-Bengkalis Bersuara Audiensi dengan Plh Bupati

BENGKALIS-Himpunan Mahasiswa Bantan-Bengkalis Bersuara audiensi dengan Plh Bupati Bengkalis guna mempertanyakan penanganan covid-19 serta penggunaan dana Rp182 miliar yang bersumber dari APBD Bengkalis 2020 dan Rp20 miliar bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

banner 300x250

Mahasiswa yang hadir berjumlah 10 orang dengan koordinator Mujid. Mereka disambut Plh Bupati Bengkalis Bustami HY, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra dan Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris di ruang Media Center Posko Covid-19, Rabu (17/6/2020).

Ketua Koordinator Hipematan-B dihadapan Plh Bupati Kalaksa BPBD menyampaikan dan mempertanyakan berapa jumlah ODP TKI yang pulang dari Malaysia di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.

“Dihitung dari tanggal berapa mereka disebut sebagai ODP, sehingga dapat ditetapkan apakah dia layak mendapatkan bantuan TKI atau tidak. Kemudian bagaimana bentuk, syarat dan ketentuan penyaluran dana kepada para ODP,” tegas Mujid.

“Berapa jumlah bantuan per kepala ODP yang didapatkan dan berapa bulan mereka wajib dapat bantuan ini. Apa penyebab keterlambatan penyaluran bantuan ini. Kenapa sampai hari ini belum ada transparansi dari Pemkab Bengkalis,’’ ucap Mujid.

Mahasiswa juga mempertanyakan kemana saja uang Rp182 miliar yang bersumber dari APBD Bengkalis 2020 dan Rp20 miliar dari provinsi untuk penanganan covid yang sudah diterima Pemkab Bengkalis. Apa saja sub pembagian dari jumlah anggaran covid tersebut itemnya apa saja dan telah digunakan untuk apa saja anggaran tersebut.

“Apa benar yang terjadi dengan anggaran yang bermasalah tentang APD RSUD Mandau dan bungkus sembako Disperindag yang tidak digunakan apa ada kaitan dengan anggaran Rp182 miliar tersebut,” tanya mahasiswa.

Hipematan-B juga menuntut dan mendesak Pemkab dan pihak terkait supaya menyegerakan apapun bentuk bantuan dan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat agar bisa dilaksanakan dengan waktu yang secepatnya dan tidak ada peroses yang masih bertele-tele dari atas sampai ke bawah.

“Kami memberikan Mosi tidak percaya dan bentuk kekecewaan kepada Pemkab Bengkalis dan pejabat terkait dalam penanganan covid di Kabupaten Bengkalis yang dinilai lemah dan inkonsisten” tegasnya.

 Plh Bupati Bengkalis, Bustami HY menjawab pertanyaan sejumlah mahasiswa saat audensi menyampaikan bahwa  sesuai dengan fungsi dari Gugus Tugas Covid-19, perlu diketahui

bahwa Kabupaten Bengkalis yang memiliki pelabuhan internasional di Kecamatan Bantan dan sebagai jalur lintas Sumatera di Duri dan sekitarnya, tentu dalam hal perpindahan orang ini akan berpeluang besar terjangkit.