oleh

Sidang Perdana, Mantan Bupati Bengkalis Didakwa Terima Uang Sebesar Rp5,2 Miliar, Rekening Istri Turut Disebutkan

Suasana sidang online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (foto istimewa)

PEKANBARU – Mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, didakwa menerima suap sebesar Rp 5,2 miliar. Rekening istri turut menjadi saluran dana, pada proyek Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang perdana perkara dugaan suap pada proyek Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, dilaksanakan pada hari Kamis (25/6/2020) pagi, yang dilakukan secara online, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sidang online digelar dengan cara terpisah, Majelis Hakim yang diketuai oleh Lilin Herlina berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Frengky Pangaribuan dan Feby Dwi Andospendi berada di Kantor Merah Putih KPK di Jakarta. Sedangkan Amril didampingi penasehat hukum berada di Rutan KPK.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan Amril diduga telah menerima suap sebesar Rp 5,2 milyar sejak awal tahun 2016 hingga 2017. Uang diterima oleh Amril dalam transaksi yang berbeda, baik secara tunai, maupun di transfer ke rekening Bank CIMB Niaga Syariah nomor rekening 4660113216180 dan nomor rekening 702114976200tas nama Karmarni yang merupakan istri Amril.

Uang itu juga diterima melalui Azrul Nor Manurung alias Asrul (ajudan Amril) dari Ichsan Suaidi selaku pemilik PT Citra Gading Asritama (PT CGA) yang diserahkan melalui Triyanto (pegawai PT CGA).

“Diduga uang itu diberikan PT CGA sebagai upaya melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning,” kata JPU, Feby.

Proyek pembangunan jalan Duri–Sei Pakning tersebut disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kabupaten Bengkalis secara tahun jamak (multiyears) dengan pembuatan Nota Kesepakatan antara Pemkab Bengkalis dengan DPRD, tentang penganggaran kegiatan tahun jamak TA 2017-2019 Nomor 14/MoU-HK/XII/2016 dan Nomor 09/DPRD/PB/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati Bengkalis dan Abdul Kadir selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pada Februari 2017, Triyanto menemui Amril di restoran Hotel Adi Mulya Medan. Dia menjanjikan commitment fee dari PT CGA kepada Amril karena proyek pembangunan jalan Duri – Sei Pakning telah dianggarkan dan tinggal menunggu penandatanganan kontrak pekerjaan.

Kemudian, Amril mengarahkan Triyanto agar berkoordinasi dengan Tajul Mudarris selaku Plt Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Triyanto memberikan amplop coklat berisi uang sebesar 150 ribu Dollar Singapura atau setara Rp1,5 miliar kepada Amril yang diterima melalui Azrul, pada saat selesai pertemuan.

Triyanto ditemani rekannya, lalu menindaklanjuti arahan terdakwa untuk menemui Tajul Mudarris dan Ardiansyah di Dinas PUPR Pemkab Bengkalis untuk berkoordinasi.

Setelah beberapa kali berkoordinasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Hotel Batiqa, Pekanbaru, ditandangani surat perjanjian kontrak Nomor 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis (multiyears), antara Sandi Muhammad Siddiq, yang mewakili pihak PT CGA dengan Tajul Mudarris, selaku PPK Dinas PUPR dengan nilai kontrak sebesar Rp498.645.596.000,00.

“Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Pada bulan Juni 2017, terdakwa memerintahkan Azrol, ajudannya untuk menghubungi Triyanto agar menghadap ke rumah dinas Bupati Bengkalis,” jelas Feby.

Pada pertemuan itu, Amril menanyakan kelanjutan realisasi commitment fee dari PT CGA dengan alasan untuk keperluan lebaran. Atas permintaan tersebut, Triyanto melaporkan kepada Ichsan Suadi. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya Triyanto membawa uang yang telah disiapkan PT CGA ke Pekanbaru.

Pada 27 Juni 2017, Triyanto menghubungi Azrul. Mereka sepakat bertemu di pinggir jalan dekat hotel Royal Asnof Pekanbaru untuk menyerahkan uang sebagaimana yang diminta terdakwa.

Selanjutnya Triyanto memberikan amplop coklat yang berisi uang sebesar 170 ribu Dollar Singapura, atau setara Rp1,7 miliar, untuk diserahkan kepada Amril. Lalu, Triyanto menjanjikan akan memberikan sisa commitment fee setelah lebaran.

Sekitar awal bulan Juli 2017, Amril memerintahkan ajudannya Azrul menghubungi Triyanto. Guna menanyakan realisasi kekurangan commitment fee yang telah dijanjikan.

Triyanto melaporkan kepada Ichsan. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah Triyanto membawa uang yang telah disiapkan. Sisa commitment fee itu senilai Rp100 Dollar Singapura. Uang itu diambil ajudan terdakwa di kamar Hotel Grand Elite.

“Perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” papar Feby.

Perbuatan itu juga bertentangan dengan kewajiban Amril selaku Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas perbuatannya, Amril dijerat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.