oleh

Berpotensi Menimbulkan Konflik, Tapal Batas Desa di Kepulauan Meranti Belum Jelas

SELATPANJANG – Sebanyak 93 tapal batas desa dari 96 desa yang ada di Kepulauan Meranti, Riau belum jelas dan belum ditetapkan sebagai batas desa yang definitif. Karena selama ini penentuan batas desa hanya menggunakan metode partisipatif yang seharusnya menggunakan metode kartometrik.

banner 300x250

Kepala Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Kewilayahan, Bappeda Kepulauan Meranti, Robert Saputra mengatakan penetapan secara kartometrik ini, batas desa akan menjadi jelas, tidak dapat berpindah meskipun batas riil di lapangan mengalami pergeseran.

“Selama ini penetapan batas desa hanya menggunakan metode partisipatif sehingga belum dikatakan sebagai batas yang definitif. Sementara itu metode penetapan batas desa secara kartometrik dipercaya mampu mendapatkan hasil yang akurat. Sehingga status tanah menjadi jelas serta tidak terjadi lagi duplikasi lokasi pemberian izin,” kata Robert Saputra saat memberikan penjelasan materi kepada para kepala desa dalam agenda Workshop Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kepulauan Meranti, Jumat (7/8/2020).

Dikatakan tapal batas desa yang bermasalah tersebut masih perlu diatur dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga.

“Semua batas desa di Kepulauan Meranti ini masih belum jelas alias abu-abu. Ini harus diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai contoh batas desa ada dua yakni buatan dan alami seperti Desa Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur dan Banglas, Kecamatan Tebingtinggi itu dipisah oleh Sungai Suir namun kedua desa itu masih belum jelas batasnya. Selain itu seluruh desa yang ada di Kecamatan Tasik Putripuyu berbatas langsung dengan Desa Lukit Kecamatan Merbau, padahal secara administratif pemerintahan sudah berbeda kecamatan,” ungkapnya.

Diungkapkannya lagi peta desa yang rata-rata ditetapkan pada zaman Bengkalis tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga itu hanya dijadikan sebagai dokumen pendukung bahan telaah tim dalam memutuskan dan menetapkan batas suatu desa.

“Peta desa pada zaman Bengkalis itu tidak mempunyai hukum yang tetap dan itu sesuai dengan poin yang ada didalam peraturan Mendagri. Namun dianya bisa dijadikan dokumen pendukung nantinya. Makin banyak dokumen pendukung, makin bagus,” ujarnya.

Ditambahkannya jika suatu desa berkonflik dan tidak ada kesepakatan maka diambil alih penyelesaiannya oleh bupati dengan diterbitkannya perbup yang dituangkan dalam berita acara.

Sebab dalam Permendagri terbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa. Dimana telah diatur jika adanya penetapan batas desa dan kemudian disengketakan, namun dalam waktu 6 bulan sejak penetapan tidak ada pengajuan materi batas wilayah dari pemerintah desa, maka Pemkab berhak langsung menetapkan batas desa secara definitif.

“Jika penyelesaian sengketa konflik batas desa selama enam bulan tidak ada kesepakatan, maka negara memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Seperti antara Desa Bagan Melibur, Mayang Sari, dan Lukit dimana Bupati telah mengambil alih penyelesaiannya dengan menerbitkan Perbup untuk ketiga desa itu,” pungkasnya.