PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis meminta Gubernur Riau, Syamsuar bisa menempatkan orang-orang yang punya kemampuan komunikasi dengan DPRD Riau. Hal ini bahkan sudah ia sampaikan di awal-awal pemerintahan Syam-Edy dulu.
“Karena selama ini kurang terbangun komunikasi yang baik, khususnya terkait penyusunan APBD. APBD itu kan sumbernya dari eksekutif melalui Musrenbang dan legislatif dari reses dan sebagainya,” kata Politisi Gerindra ini kepada GoRiau.com, Senin (30/11/2020).
Yang namanya Pokok Pikiran (Pokir), ujar Marwan, tidak ada dalam rancangan APBD yang dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pokir itu adanya sebelum masuk di Banggar.
Makanya, sebelum draft R-APBD masuk ke Banggar, harusnya eksekutif sudah memberi ruang untuk Pokir ini bisa masuk bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat yang dititipkan lewat DPRD.
“APBD yang bagus itu, yang benar-benar bersumber dari kedua belah pihak. Gubernur tentu punya janji politik, tapi kami legislatif saat kampanye Pileg juga ada janji,” terangnya.
Marwan juga meminta pihak eksekutif untuk bisa mendengarkan sumpah dan janji jabatan DPRD Riau, dimana dalam janji tersebut dibunyikan bahwa DPRD wajib memperjuangkan apa yang diminta masyarakat.
“Hari ini ada pelantikan dua orang anggota DPRD Riau, saya minta janji mereka itu bisa dipahami oleh ekskutif,” tegasnya.
Legislator asal Kuansing ini mengakui, jika pemerintah memiliki tangan sampai ke tingkat bawah, namun tangan pemerintah tidak bisa menjangkau sampai ke tingkat masyarakat bawah.
Masyarakat bawah ini hanya bisa menyuarakan keinginannnya kepada DPRD Riau melalui dialog maupun reses dan kegiatan lainnya.
Oleh karena itu, Marwan dalam tiga tahun belakangan sudah mengubah pola dalam menampung aspirasi masyarakat, dimana dia mengupayakan kehadiran Kepala Dinas (Kadis) dalam resesnya. Sehingga, eksekutif bisa mendengarkan langsung apa yang diminta masyarakat.
“Dalam satu bulan ini, saya sudah undang Kadis Pertanian, Peternakan dan terakhir Perikanan. Jadi eksekutif bisa mendengar langsung. Saya tidak peduli apakah permintaan masyarakat itu masuk dalam usulan DPRD maupun Pemprov, yang penting ada kegiatan yang dianggarkan sesuai permintaan,” jelasnya.
Lebih jauh, Marwan mengungkapkan dirinya tak jarang menjumpai adanya kegiatan yang berawal dari ‘copy paste’. Hal itu dikarenakan, dinas terkait tidak mau repot sehingga memakai pos anggaran yang lama saja.
“Kadang yang begitu kita temukan copy paste, kenapa? karena tak kerja di lapangan. Saya ajak Pak Gubernur tolong ditempatkan orang yang mampu komunikasi dengan legislatif dan penuhi keinginan politik dia, apakah politik anggaran atau politik lainnya,” tuturnya.
Marwan juga tak mau diantara sesama DPRD Riau ada tudingan bahwa Pokir hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Hal ini tentunya membuat internal DPRD menjadi retak.
“Dewan ini jenderal semua, mau dia pimpinan, mau dia ketua fraksi, semua sama, semua dipilih oleh rakyat. Makanya, Pokir itu harus dimasukkan sebelum dibahas di DPRD,” terangnya.
“Jangan sudah jadi buku baru diantar kesini, akhirnya kita mencoba menghilangkan kegiatan mereka untuk kita masukkan Pokir. Maka muncul lah kalimat seolah-olah dewan mencoret kegiatan mereka,” tutupnya.
