Rapat dengan Petinggi di Kecamatan Pujud, Husaimi Hamidi Ingatkan Ini ke Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan

banner 468x60

PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Husaimi Hamidi meminta Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan dirinya dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pujud dalam pembangunan jalan rigid pada tahun anggaran 2021 ini.

Hal tersebut disampaikan Husaimi pasca menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pujud, Jumat (15/1/2021).

banner 400x400

Dimana, dalam pertemuan tersebut masyarakat dan perusahaan setempat secara swadaya akan melakukan perbaikan jalan di beberapa titik yang mengalami rusak parah.

“Ada jalan milik provinsi yang lumpuh total, jadi kita kumpulkan perusahaan, secara swadaya kita akan lakukan perbaikan jalan. Alhamdulillah, 7-8 perusahaan yang ada di Pujud ini mau. Kalau jalan dibiarkan putus, ekonomi masyarakat juga akan ikut putus,” kata Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Jumat (15/1/2021).

Di tahun 2021 ini, ujarnya, Pujud menerima pembangunan jalan rigit sekitar 2-3 Km, dan pembangunan ini diharapkan bisa tepat sasaran sesuai dengan permintaan masyarakat, bukan malah yang memudahkan akses jalan perusahaan.

“Tolong dilaksanakan di tempat yang memang rusak, koordinasi dengan kita. Jangan di jalan yang malah menguntungkan perusahaan. Soalnya, tahun kemarin pembangunan jalan rigit 1 Km dilaksanakan di jalan yang masih bagus,” tuturnya.

Husaimi juga menyoroti lalulintas mobil perusahaan yang didominasi oleh PT GENK, dimana plat mobil mereka bukan BM, melainkan berasal dari provinsi tetangga. Ditambah lagi, kapasitas mereka yang tidak sesuai dengan kekuatan jalan.

“Dishub tolong dipantau itu, disini saya lihat ada ‘lingkaran setan’ disini, saya sering sampaikan di Badan Anggaran (Banggar), sebanyak apapun uang yang dipakai untuk membangun jalan, tapi tidak ada pengawasan, saya yakin jalan-jalan di Riau ini tidak akan bagus, saya pastikan itu,” tegasnya.

APBD Riau, sambungnya, hanya ada di angka Rp 9 T lebih, 20 persen itu untuk dana pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, untuk belanja rutin 40 persen dan sisanya dibagikan ke OPD lain.

“Jadi tolong koordinasi dengan kita, dimana mau dibangun supaya pembangunannya bisa efektif,” tutupnya.

banner 970x250