PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti mendesak Gubernur Riau, Syamsuar untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya yang bertugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan bagian pemerintah yang menyangkut masalah keuangan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Poti karena saat ini banyak kegiatan maupun pembayaran oleh Pemprov Riau yang terkendala akibat Permendagri No 77 Tahun 2020, sehingga banyak hambatan dalam realisasi kegiatan APBD 2021 ini.
“BPKAD selaku pengelola keuangan harus melakukan sosialisasi ke bendahara di masing-masing dinas, supaya sistem ini bisa dilaksanakan. Tapi yang saya dengar, program ini banyak yang tak ngerti. Ini kan tugas BPKAD, mereka yang bertanggungjawab untuk itu,” kata Politisi PDIP ini kepada GoRiau.com, Rabu (17/3/2021).
Poti menyebut ini bukan masalah berani atau tidak berani, namun ini masalah mampu atau tidak mampunya orang-orang yang ditempatkan oleh Gubernur di jajaran BPKAD. Karena ketidakmampuan mereka lah, makanya banyak program yang tidak jalan.
“Gubernur harus evaluasi terhadap pemegang amanah ini, tidak hanya BPKAD, tapi yang berkaitan dengan keuangan. Karena ini menyangkut kegiatan dan program gubernur. Kalau ini terhambat, berani kegiatan gubernur gagal, penempatan orang disana juga gagal,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, akibat SIPD ini banyak hal-hal yang menjadi masalah, salah satunya belum cairnya intensif Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sulitnya dinas melakukan kegiatan dalam postur APBD 2021.
