oleh

Optimalkan Pemantauan dan Pengawasan di Pelabuhan, Pemkab Meranti Minta Bantuan Tambahan Peralatan Rapid Test kepada Gubri

SELATPANJANG – Untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti minta bantuan tambahan peralatan rapid test kepada Gubernur Riau (Gubri).

Hal itu terungkap dalam vidcon Penanganan Covid-19 bersama Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, bertempat diruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (19/4/2021).

banner 300x250

Hadir dalam vidcon tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk, Sekda Dr H Kamsol MM, Kadiskes Misri Hasanto Mkes, Asisten I Syamsudin, Mewakili Danramil 02/Tebingtinggi, Lakatang Laiya, Kabag Humaspro, Rudi Hasan dan lainnya.

Dalam rakor tersebut, Pemkab Meranti mengusulkan kepada Pemprov Riau untuk tambahan bantuan rapid test.

Selain itu juga menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 diwilayah Kepulauan Meranti.

Seperti dikatakan Sekdakab Meranti, Dr H Kamsol, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kasus Positif Covid-19 di Meranti. Dan Pemkab Meranti telah bergerak cepat dengan mengisolasi Pasien Positif Covid-19 di lokasi yang telah disediakan yakni RSUD Meranti dan BLK. Selain itu untuk mencegah penularan Pemkab Meranti dalam hal ini Dinas Kesehatan juga telah melakukan rapid test dilokasi tempat tinggal pasien.

Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkab Meranti konsen melakukan pengawasan di pintu masuk kabupaten dengan memusatkan pintu masuk penumpang hanya di Pelabuhan Tanjung Harapan.

Sekda Kamsol memperkirakan jelang lebaran nanti akan terjadi lonjakan penumpang keluar masuk Meranti. Untuk itu Sekda Kamsol minta bantuan tambahan peralatan rapid test kepada Gubernur Riau agar pemantauan dan pengawasan penumpang lebih optimal.

Pada kesempatan itu, Gubri juga memberikan arahan kepada pemda kabupaten/kota se-Riau untuk menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat terutama PPKM dan zona-zona tertentu yang dianggap rawan.