oleh

Perusahaan Banyak Tapi Kontribusi Minim, Husaimi Minta Gubernur Kumpulkan Semua Pimpinan Perusahaan

PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk segera bersikap atas perusahan-perusahaan yang ada di Riau, sebab dia melihat tidak ada keinginan perusahaan untuk membangun Riau.

Hal tersebut dia sampaikan usai mengunjungi PT Torganda di Rokan Hulu, dimana pihaknya melihat kontribusi perusahaan sebesar PT Torganda hampir tidak ada untuk pembangunan Riau.

banner 300x250

Pertama, disampaikan Husaimi, meski sudah puluhan tahun beroperasi di Riau, ternyata Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan tidak di Riau, melainkan ada di pusat. Artinya, Riau tidak dapat pajak dari sana.

“Kita sudah minta ke mereka untuk membuat NPWP cabang, supaya Riau bisa mendapatkan penghasilan dari sana,” kata Politisi PPP ini kepada GoRiau.com, Minggu (18/4/2021).

Selanjutnya, armada pengangkut hasil sawit PT Torganda didominasi non-BM. Hal ini juga membuat Riau tidak mendapatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan ini.

Ditambah lagi, kendaraan disana tidak sedikit yang Over Dimension Over Loading (ODOL), ini tentunya mengakibatkan kerusakan jalan, sementara pajak kendaraan tersebut tidak ke Riau.

Padahal, besaran pajak dari kendaraan pengangkut ini cukup menjanjikan, sebab satu mobil truk umumnya memiliki beban pajak sekitar Rp 5-7 juta. Untuk perusahaan sebesar PT Torganda, Husaimi mengasumsikan ada kebutuhan sekitar 50 kendaraan.

“Mereka beralasan armada pengangkut berasal dari pihak ketiga, tapi bagi saya itu bukan alasan. Kan bisa saja mereka mensyaratkan kendaraan mesti BM saat tender, jadi tidak ada alasan pihak ketiga,” tegasnya.

Kemudian, Komisi III juga menduga besaran Pajak Air Permukaan (PAP) yang dibesarkan perusahaan dalam mengoperasikan empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nya tidak sesuai. Pasalnya, dia memperkirakan perusahaan hanya membayar Rp 16 juta satu bulan untuk PAP ini.

“Daya tampung pabriknya itu 60 ton per-jam, tapi hanya 4 juta satu bulan. Pabrik di sana ada 4. Ini yang kita mau standarkan,” tuturnya.

Husaimi juga mempertanyakan asal bahan bakar yang dipakai oleh perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya, sebab dia tidak ingin perusahaan memakai supplier dari luar Riau.

“Jangan-jangan dari luar Riau lagi, jadi Riau ini dapat apa?” tambahnya.

Husaini menceritakan, dari hasil diskusi disana, ternyata kunjungan Komisi III ini merupakan kunjungan pertama DPRD secara resmi. Bahkan, untuk masuk ke perusahaan cukup sulit, ditambah dengan akses sinyal yang susah.

PT Torganda merupakan perusahaan kesekian yang didatangi Komisi III DPRD Riau dibawah kepemimpinan Husaimi, sebelumnya Husaimi sudah mengunjungi banyak perusahaan guna meningkatkan pendapatan Provinsi Riau.

“Kalau mau jujur, yang bayar pajak itu petani, hasil TBS mereka kan dipotong, jadi saya harap harus ada pengawasan utuh tentang perusahaan di Riau ini, jangan biarkan sesuka hati. Pak Gubernur harus panggil semua pimpinan perusahaan se-Riau, tapi dinas harus memberi data supaya Pak Gubernur mudah mengkomunikasikan dengan perusahaan,” tutupnya.