SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti, Haji Muhammad Adil SH memutuskan tidak akan meneruskan wacananya untuk memberhentikan tenaga honorer tamatan SMA, namun akan dilakukan penyesuaian gaji dan memotongnya hingga 50 persen.
Penyesuaian gaji yang dimaksud adalah untuk honorer tamatan SMA sederajat hingga D3 yang bekerja menangani administrasi kantor (bukan petugas lapangan) terjadi penyesuaian gaji menjadi Rp600 ribu/bulan, untuk tamatan SI sederajat Rp1,2 juta/bulan dan tamatan S2 keatas naik menjadi Rp2 juta/bulan.
Keputusan Bupati Adil tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya saat ini Kepulauan Meranti mengalami defisit anggaran keuangan daerah yang mencapai Rp200 miliar lebih, kondisi itu semakin diperburuk dengan banyaknya hutang daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Sopandi SSos mengungkapkan bahwa pengurangan gaji honorer menjadi Rp600 ribu menurutnya sangat tidak layak dan perlu dipertimbangkan.
“Polemik honorer di Kepulauan Meranti tak pakai berkesudahan, padahal masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan di kabupaten termuda di Propinsi Riau ini. Kalau sempat gaji honorer SMA 600 ribu perbulannya, apa honorer suruh makan nasi dan garam?, apalagi daerah kita daerah berpulau jarak tempuh tempat kerja yang sangat jauh dan kondisi jalan yang belum memadai, dan ada yang memakai kendaraan laut (kempang) untuk menuju ke tempat kerja, harus difikirkan sematang-matangnya,” ungkap anggota Komisi I itu.
Ia sangat mendukung jika bupati mengeluarkan honorer fiktif yang tidak sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tapi menurutnya pula dengan mengurangi gaji honorer sama memberhentikan tenaga honorer tamatan SMA secara perlahan-lahan.
“Contohnya tenaga honorer sebagai TU (tata usaha) di beberapa sekolah atau instansi di daerah Rangsang Pesisir, rata-rata tenaga TU tamat SMA, kalau memang dengan gaji 600 ribu perbulan, coba kita cermati dengan kondisi jalan yang sangat parah, ada yang sudah bekerja sejak zaman Pemerintahan Bengkalis dulu. Saya minta bapak bupati coba kaji ulang lagi, dan mari kita duduk semeja membahas masalah kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti ini,” harap putra daerah asal Rangsang Barat itu.
