SELATPANJANG – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito didampingi Sekda Dr H Kamsol MM, Asisten I Setdakab, Syamsuddin dan dihadiri tim Satgas Covid-19 lainnya, bertempat di Mapolres Kepulauan Meranti Selasa (1/6/2021).
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito menyampaikan Rakor tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi dinamika Posko PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Covid-19, karena di lapangan menurutnya masih ada petugas yang kurang paham akan tugasnya selama berada di posko di setiap desa.
“Petugas yang berada di Posko PPKM harus tau dan memahami posisi zona disetiap Posko guna mengetahui Kegiatan apa saja yang akan dilakukan di Posko PPKM ditingkat desa, serta Penyuntikan Vaksin yang dinilai kurang efektif dam masih belum mencapai target ke rumah-rumah dikarenakan membutuhkan waktu yang lama, sekiranya kita dapat menentukan jadwal vaksin terhadap masyarakat,” ungkap Eko.
Poin penting lainnya dijelaskan Eko adalah persoalan anggaran dalam Upaya Penanggulangan Covid-19.
“Kita menginginkan bagaimana proses refocusing ini dapat segera dilaksanakan dan direalisasikan sehingga dapat mendukung kegiatan Penanganan dalam Upaya-upaya Penanggulangan Covid-19, serta pengelolaan dana yang berdasar Kinerja Berbasis Anggaran,” ujar Eko.
Terkait dengan Pengelolaan Data Kasus Covid-19 Kapolres Eko juga berharap agar disepakati bersama dan perlu dievaluasi guna menyamakan persepsi terkait dengan kesamaan Data Pelaporan Kasus Covid-19
Sementara itu Sekda Kepulauan Meranti Dr. Kamsol mengatakan saat ini Pemda tengah fokus untuk mengelola defisit anggaran dengan penerimaan yang terbatas.
Dirinya mengatakan refocusing belum bisa dilakukan selama belum dilaksanakan penyesuaian belanja dan pendapatan.
“Kita khawatirkan nanti kegiatan dilaksanakan pembayarannya tidak bisa dilakukan,” ungkap Kamsol.
Kamsol mengaku kemarin malam baru memetakan bahwa ada biaya sebesar Rp 198 Miliar yang harus dipotong karena defisit anggaran.
“Jadi semuanya harus dipotong tidak hanya honorer dan tunjangan Pegawai yang dipotong termasuk biaya lain-lain,” tutur Kamsol.
Pelaksanaan refocusing dikatakan Kamsol terkendala karena harus melakukan anggaran perubahan terlebih dahulu, karena harus mengurangi belanja.
“Kecuali memang refocusing yang kita lakukan belanjanya itu pas. Setelah belanja kita pas barulah kita menggeser. Jadi usulannya masuk dulu kita prioritaskan dengan anggaran yang ada,” jelasnya.
Dijelaskannya refocusing yang dilakukan saat ini fokus untuk pengendalian dan pencegahan karena masuk kategori rutin. Untuk proses penanganan dimasukkan pada anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
Walaupun demikian Kamsol juga menjelaskan bahwa anggara BTT yang tersedia saat ini juga mengalami defisit.
“BTT pun sekarang berkurang juga lebih kurang 50 persen. Semoga Bapedda nanti bisa mengalihkan memasukkan kegiatan belanja-belanja rutin yang bisa menangani pengendalian dan pencegahan,” ucapnya.
Dikatakan Sekda saat ini dana BTT yang baru digunakan melalui Dinas Kesehatan berjumlah Rp300 juta lebih.
“Itupun untuk makan, minum pasien yang diisolasi di BLK,” pungkasnya.
