Inforiau.ID, JAKARTA – Pemerintah menyatakan inflasi Indonesia yang mencapai 3,23 persen masih berada dalam rentang target nasional. Kondisi tersebut dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional, mulai dari inflasi, kinerja industri manufaktur, arus modal asing, hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir tahun 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,23 persen. Angka tersebut masih sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
“Kita tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan ekonomi terkini. Kemarin kan keluar data rilis dari BPS mengenai inflasi 3,23 persen itu di dalam range yang memang menjadi sasaran target dari inflasi Indonesia. Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen. Dengan demikian, rentang target inflasi nasional berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Dengan capaian 3,23 persen, inflasi Indonesia dinilai masih terkendali dan berada dalam batas sasaran yang telah ditetapkan.
Selain inflasi, pemerintah juga melaporkan peningkatan aktivitas industri manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia disebut naik dari level 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.
Kenaikan tersebut menunjukkan sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi, seiring meningkatnya ekspektasi pelaku usaha terhadap permintaan pasar.
“Jadi meningkat, ini menunjukkan bahwa para pengusaha kita membayangkan bahwa akan ada peningkatan permintaan karena itu pengusaha mulai siap-siap untuk meningkatkan produksi dengan membeli input lebih banyak,” jelas Suahasil.
Sementara itu, arus modal asing juga dilaporkan masih masuk ke pasar keuangan domestik, antara lain melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dalam rapat tersebut, Suahasil turut menyampaikan perkembangan realisasi APBN hingga akhir Oktober 2026. Menurutnya, pendapatan dan belanja negara masih berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.
Meski demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun serta merealisasikan belanja sekitar Rp990 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
“Kemudian saya juga tadi sempat melaporkan APBN untuk tutup bulan Oktober dimana semuanya on track untuk pendapatan dan belanja. Dan kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar 600 triliun lebih dan untuk belanja negara masih sekitar 990 triliun akan dibelanjakan,” kata Suahasil.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola anggaran yang baik menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga dapat dilakukan sepanjang tetap memperhatikan akuntabilitas serta pencapaian target program yang telah ditetapkan.
“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silahkan tetapi harus tetap efisien. Harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut,” ujar Suahasil.
Pemerintah berharap pengelolaan APBN pada sisa tahun anggaran 2026 tetap berjalan efektif, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional di tengah upaya menjaga inflasi sesuai sasaran.
