Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendorong pengembangan hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya petani di wilayah pesisir.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Riau merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 14,45 persen terhadap total produksi nasional.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan potensi perkebunan kelapa di Riau sangat besar. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas perkebunan kelapa di daerah ini mencapai 440,08 ribu hektare dengan produksi sebanyak 411,28 ribu ton.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan The 3rd Bedelau yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam” sebagai upaya memperkuat pengembangan industri pengolahan kelapa di daerah.
“Artinya, ketika kita berbicara tentang hilirisasi kelapa, kita juga sedang berbicara tentang ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bekerja dan menggantungkan penghidupannya pada komoditas kelapa,” ujar Helmi.
Menurutnya, pengembangan komoditas kelapa tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil perkebunan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Apalagi, Riau telah memiliki industri pengolahan kelapa yang menghasilkan berbagai produk turunan, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga produk olahan lainnya.
Namun, keberadaan industri tersebut masih perlu diperkuat agar potensi ekonomi kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Helmi mengungkapkan, pengembangan sektor perkebunan dan hilirisasi kelapa di Riau masih menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu persoalan utama berada di sektor hulu, yakni banyaknya tanaman kelapa yang sudah tua dan mengalami kerusakan sehingga berdampak terhadap produktivitas perkebunan.
Sementara dari sisi hilir, petani dan pelaku usaha masih dihadapkan pada fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar, serta kendala pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“Kita harus memastikan kebun tetap produktif, tata air berjalan dengan baik, petani terlindungi, dan pasar yang jelas,” tegas Helmi.
Ia menilai, berbagai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama agar pengembangan industri kelapa dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, Pemprov Riau berharap kajian yang dipaparkan dalam kegiatan The 3rd Bedelau dapat menjadi dasar bagi pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi pengembangan hilirisasi kelapa.
Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat produktivitas perkebunan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk olahan kelapa asal Riau.
Pemprov Riau juga berharap hasil kajian tersebut tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi petani.
Dengan potensi perkebunan yang mencapai ratusan ribu hektare, hilirisasi kelapa diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Riau.
