TELUKKUANTAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kuansing, Rabu (22/4/2020) sore.
Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi II Muslim, sejumlah pertanyaan mencuat. Tentunya berkaitan dengan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kuansing.
Seperti yang disampaikan Darwis, politisi Hanura ini mempertanyakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Puskesmas. Ia merasa miris melihat tenaga medis yang masih mengenakan jas hujan saat bertugas ke lapangan.
“Kami perlu tahu, kemana anggaran penanganan Covid-19 digunakan? Kenapa APD untuk tenaga medis di Puskesmas belum ada? Padahal, mereka ini garda terdepan dalam penaganan Covid-19,” ujar Darwis.
Senada dengan itu, sejumlah anggota dewan juga mempertanyakan rencana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan Pemkab Kuansing. Komisi II menekankan agar BLT tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Menanggapi hal itu, Sekda Dianto Mampanini selaku Ketua TAPD Kuansing menyatakan Pemkab Kuansing sudah menganggarkan Rp57 miliar untuk penanganan Covid-19. Dari anggaran itu, baru Rp1,2 miliar yang bisa dicairkan.
“Dalam merealokasi anggaran, kita butuh proses dan tetap memperhatikan aturan yang ada. Terakhir, kita melaporkan ke pemerintah pusat anggaran Rp57 miliar untuk Covid-19,” ujar Dianto. Di hadapan Komisi II, Sekda merinci anggaran tersebut.
Berkaitan dengan APD untuk tenaga medis di Puskesmas, Dianto menyatakan para medis di Puskesmas tidak perlu memakai hazmat saat memantau ODP.
“Protapnya begitu. Kalau hanya untuk memantau ODP, cukup pakai masker, tak perlu pakai baju pelindung atau hazmat,” ujar Dianto.
Untuk BLT, lanjut Dianto, saat ini Pemkab Kuansing masih melakukan verifikasi terhadap calon penerima. Ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat untuk mendapatkan BLT.
“Mereka tidak menerima PKH dan berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta. Jadi, kami sedang melakukan pendataan,” ujar Dianto. Selain BLT dari APBD Kuansing, juga akan ada BLT dari Provinsi Riau dan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, ADD pun diarahkan untuk pengaman jaring sosial.
