TELUKKUANTAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mempertanyakan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kuansing dalam menangani pasien positif tanpa gejala.
“Gugus tugas tak tanggap. Setelah warga diswab dan hasilnya positif, mereka disuruh isolasi mandiri. Tapi, kebutuhan mereka tak dipenuhi,” ujar Fedrios Gusni, Anggota DPRD Kuansing, Selasa (6/10/2020) siang di Telukkuantan.
Hal itu disampaikan Fedrios Gusni seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Kuansing. Seperti di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir. Saat ini, jumlah kasus Covid-19 di ekstran sangat memprihatinkan.
“Saya sudah tanya mereka, mengapa mereka tak disiplin? Mengapa harus keluar rumah? Mereka jawab, kalau tak keluar, tak makan. Mereka butuh makan,” ujar Fedrios.
Menurut Fedrios, Pemkab Kuansing harus bisa menjamin kebutuhan sembako pasien Covid-19. Sehingga, warga yang terinfeksi tidak lagi memikirkan makan.
“Apalagi yang terinfeksi ini tulang punggung keluarga. Tentu, mau tak mau dia harus kerja. Jika sembako sudah tersedia, baru bisa dilakukan isolasi mandiri. Kemudian, gugus tugas harus mengawasi,” papar Fedrios.
Dikatakan Fedrios, Pemkab Kuansing punya anggaran mencapai Rp60 miliar untuk penanganan Covid-19. Dengan anggaran besar, harusnya gugus tugas cepat tanggap dalam penanganan pasien Covid-19.
“Mereka dibiarkan berkeliaran, wajar jika kasus positif meningkat,” ujar Fedrios.
Sementara itu, Pjs Bupati Kuansing Roni Rakhmat langsung melakukan rapat depan OPD terkait, menyikapi melonjaknya kasus positif.
“Nanti sore kami rapat terbatas bersama beberapa OPD,” ujar Roni. Roni mewacanakan untuk melaksanakan PSBM di desa berjangkitnya Covid-19.
