PEKANBARU – Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal mengingatkan para pejabat di Riau untuk bisa mengambil pelajaran dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di dalam Kementerian Sosial (Kemensos).
Dikatakan Anggota Komisi I ini, Pemprov Riau maupun Pemkab dan Pemko di Riau memiliki pos anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang terdampak covid-19.
“Kita berharap kejadian di Kemensos tidak terjadi di Riau. Keinginan pemerintah itu bagus, yang mana memberikan bantuan kepada yang terdampak covid-19. Hanya saja, kalau disalahgunakan seperti di Kemensos itu, tentu ini sangat tidak diharapkan,” ujar Zulfi kepada GoRiau.com, Senin (7/12/2020)
Jika memang ada indikator yang mengarah kesana, Zulfi berharap aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti sebagai mestinya. Karena, ini merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat.
“Kita sudah menganggarkan itu, tapi kalau ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, ya kita harap ditindak. Saya sangat berharap ini tidak terjadi di Riau,” ulasnya.
Lebih jauh, Zulfi berpandangan bahwa bantuan yang lebih tepat untuk masyarakat saat ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai, baik yang diberikan langsung maupun ditransfer melalui rekening.
“Karena banyak kejadian, misal anggarannya Rp 300 ribu, rupanya sembako yang diberikan tak sampai segitu harganya. Makanya lebih baik BLT dikirim ke rekening masyarakat saja,” tuturnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus memastikan bantuan itu bisa tepat sasaran, tidak hanya sebatas data yang berdasarkan ‘reka-reka’. Sebab, banyak dijumpai bantuan yang ‘double’.
“Kita mau bantuan ini dirasakan semua masyarakat yang memang membutuhkan, kadang ada juga yang dia sudah terdaftar sebagai PKH, tapi juga dapat bantuan dari pemerintah daerah. Makanya, data itu sangat penting,” tutupnya.
