PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan terus bergerak mencari potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau. Kali ini, Komisi III mulai melirik peluang pungutan jasa labuh jangkar kapal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III, Husaimi Hamidi usai berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau, dimana dia melihat Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad sangat concern terhadap potensi pendapatan di wilayah perairan.
Dalam kunjungan itu, Husaimi membawa serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Riau supaya bisa melihat langsung semangat Kepri dalam menggali potensi di perairan.
“Jadi, selain kita mengutip restribusi ke kapal yang sedang parkir, juga ada peluang bisnis bagus, misalnya penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengelolaan sampah kapal, bahkan pengadaan makanan untuk orang-orang di kapal,” ujarnya kepada GoRiau.com, Jumat (28/5/2021).
Untuk itu, Politisi PPP ini berharap supaya Gubernur Riau, Syamsuar membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang memang khusus mengelola pelabuhan, jangan memakai BUMD lama, apalagi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
“Kalau BUMD baru, kita bisa lihat kinerja, jadi tak campur aduk kinerjanya, apalagi PIR. Sekarang saja PIR itu cuma jadi broker, dia punya lahan batubara, tapi dikelola oleh pihak ketiga, terus dijual pihak ketiga juga. Masa berbisnis berharap fee, bukan pebisnis kalau gitu,” tambahnya.
Makanya, jika diberikan pengelolaan pelabuhan ke PT PIR, Husaimi khawatir PT PIR akan melakukan hal yang sama, yakni menyerahkan ke pihak ketiga. Padahal, jika berkaca dari Kepri, potensi pelabuhan cukup tinggi.
“Kepri sudah jalan dan sekarang kita perjuangkan itu, Riau ini kan ada beberapa daerah yang punya labuh jangkar, Dumai, Kepulauan Meranti, Tembilahan, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Karena kan 12 mil dari garis pantai jadi kewenangan provinsi,” tutupnya.
Dilansir dari website Humas Kepri, Gubernur H. Ansar Ahmad meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar Lay Up penerimaan daerah Provinsi Kepri di wilayah labuh jangkar perairan Galang, Kota Batam. Tahap awal diperkirakan pemasukan Rp700 juta perhari atau sekitar Rp200 miliar ke APBD Kepri.
“Seluruh masyarakat Kepri mengucapkan terima kasih kepada Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan yang telah membantu Kepri sehingga bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut. Alhamdulillah perjuangan sejak ini membuahkan hasil dengan diresmikannya pemungutan perdana jasa labuh jangkar ini,” ungkap Ansar, Rabu (3/3) di area PT Bias Delta Pratama, Galang.
Ansar mengungkapkan satu bulan sebelum pelantikan Gubernur Kepri, ia melakukan pendekatan ke Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk memberikan kemudahan bagi Kepri dalam melakukan pengelolaan jasa labuh jangkar tersebut.
Ansar berharap penerimaan tersebut akan memperluas jangkauan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kepri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak itu saja, Ansar juga merencanakan memperluas pungutan pada sektor lainnya dengan memanfaatkan kapal rute jarak jauh. Misalnya agar kapal-kapal jarak jauh bisa singgah di Kepri maka akan disediakan terminal di laut.
Terminal tersebut nantinya menyediakan kebutuhan logistik, BBM atau kebutuhan kapal lainnya untuk kapal jarak jauh tersebut. “Semua rencana ini sedang dalam proses. Pengelolaannya kita percayakan pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Provinsi Kepri. Dengan harapan agar BUP bisa menjadi mesin ekonomi Kepri,” jelas Ansar.
