Inforiau.ID, PEKANBARU – Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghadiri Kuliah Umum Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Senin (14/9/2026).
Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Sinergi Hukum, Teknologi Informasi dan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Data di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdampak”.
Dalam kegiatan itu, Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan hadir sebagai pemateri.
Zulkifli mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah, khususnya dalam memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.
“Saat ini, kebutuhan terhadap data sangat konkret. Di mana pelayanan perlu diperkuat, siapa yang harus didahulukan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki keadaan masyarakat,” kata Zulkifli.
Menurutnya, pemanfaatan data di Riau harus diarahkan untuk membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu memperkuat keterhubungan informasi dari puskesmas hingga rumah sakit, sekaligus kesesuaiannya dengan SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan,” ucap Zulkifli.
Ia menjelaskan, keterhubungan informasi tersebut penting untuk membantu pemerintah membaca kebutuhan obat, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga kesenjangan pelayanan antarwilayah.
Informasi yang terkumpul nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan dukungan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.
“Dalam pengembangan sistem, kemudahan kerja petugas juga harus menjadi perhatian. Pencatatan perlu disederhanakan agar waktu tenaga kesehatan lebih banyak tersedia untuk melayani pasien. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada berkurangnya waktu tunggu, lancarnya rujukan, dan cepatnya tindak lanjut kepada warga. Kebutuhan itu juga berlaku dalam menghadapi risiko lingkungan,” ungkapnya.
Zulkifli menambahkan, data mengenai titik panas, kualitas udara, dan laporan gangguan kesehatan juga perlu dianalisis secara bersama.
Dengan pendekatan tersebut, informasi lingkungan dapat digunakan untuk menentukan kesiapan fasilitas kesehatan, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mempercepat penyampaian peringatan kepada masyarakat.
“Di sinilah kerja sama pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, dan media mempunyai peran yang saling menguatkan. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari seluruh upaya tersebut. Karena itu, sistem pelayanan perlu dibangun dengan tujuan penggunaan data yang jelas, pembatasan akses, dan tanggung jawab pengelolaan yang tegas. Untuk penelitian dan publikasi, identitas pribadi harus dilindungi sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ke depan, kata Zulkifli, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pelayanan kesehatan juga perlu dipersiapkan secara matang.
Penggunaannya, lanjut dia, harus melalui pengujian yang memadai, memperhatikan kondisi masyarakat setempat, serta tetap berada dalam pengawasan tenaga yang kompeten.
“Layanan digital juga harus dapat dijangkau warga di pesisir, kepulauan, dan perdesaan. Pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi perlu tersedia. Kemajuan pelayanan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulkifli menyebut kebutuhan pembangunan di Riau ke depan membuka ruang pengabdian yang luas bagi mahasiswa.
Menurutnya, Riau membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami data, ahli teknologi yang memahami proses pelayanan, serta tenaga hukum dan komunikasi yang mampu menjaga hak warga sekaligus menyampaikan informasi secara benar.
“Kemampuan bekerja bersama itulah yang perlu tumbuh sejak di bangku kuliah. Melalui penelitian, praktik lapangan, dan pengabdian masyarakat, persoalan daerah dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus sumber solusi. Saya berharap agenda hari ini dapat memperluas pendidikan hukum, meningkatkan literasi kesehatan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya,” pungkasnya.
