JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat akan ada 200.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun di tahun ini dan 2018.
Demikian disampaikan, Menteri PANRB Asman Abnur, dalam acara penganugerahan Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan Nasional dan Anugerah KASN 2017, di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Total pensiun tahun depan dan sekarang lebih dari 200.000 orang. Kita akan menerima di bawah pensiun. Kita harapkan rekruitmen pegawai baru bisa lebih baik lagi,” ujarnya, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Baca Juga: Bukan Cuti Bersama, 2 Januari PNS Wajib Masuk Kerja!
Dengan banyaknya PNS yang pensiun di tahun depan, akankah pemerintah membuka lowongan CPNS 2018?
Mengenai CPNS 2018, Asman mengatakan, untuk jumlah rekruitmen PNS baru memang tidak sampai 200.000. Namun, akan diupayakan di 2018 ada formasi baru untuk penerimaan PNS di daerah.
Baca Juga: CPNS Lulus Seleksi Bakal Terima Nomor Induk Pegawai Paling Lambat Februari 2018
“Insya Allah formasi untuk daerah akan dibuka. Kita harapkan daerah dapat pegawai yang punya kemampuan yang tinggi,” ujarnya.
Asman mengatakan, untuk penerimaan PNS baru di 2018 salah satunya akan diambil dari lulusan sekolah kedinasan negara seperti IPDN STAN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lainnya.
“Kemampuan sekolah kedinasan kita masih kecil tidak sampai 10%. Sekarang itu baru 8%. Dengan sekolah kedinasan ini jadi kader ASN yang sudah dispakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan, Kemenpan-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai 2018. Setiawan mengatakan, angka 250.000 merupakan kuota maksimal yang mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun.
“Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaannya. Arti tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya,” jelas dia.
Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai. Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian karena di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya.
(kmj)
