JAKARTA – Pelarangan penenggelaman kapal oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pro dan kontra. Hampir seluruh pejabat memberikan masukan mengenai penenggelaman ini.
Untuk diketahui, selama 3 tahun hingga akhir 2017, kapal asing yang berhasil ditenggelamkan mencapai angka yang fantastis sebanyak 363 kapal dari seluruh dunia. Namun, kapal yang ditenggelamkan lebih banyak berasal dari negara tetangga.
Baca juga: Jokowi: Penenggelaman Kapal Bentuk Kita Tak Main-Main terhadap Pencurian!
Banyak pandangan yang dilontarkan para pejabat dan pengusaha mengenai polemik tersebut. Merangkum artikel Okezone, ini tanggapan-tanggapan mengenai larangan penenggelaman kapal.
1. Wakil Presiden Jusuf Kalla – “Cukup Penenggelaman, Kita Butuh Kapal”
Jusuf Kalla mendukung apa yang dilakukan oleh Menko Luhut. Dirinya pun ikut meminta agar pembelian kapal tidak selalu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan untuk meningkatkan ekspor. Apalagi, sebenarnya banyak kapal nganggur yang tidak berlayar.
“Cukup, tinggal supaya begini kita butuh kapal, jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong, kita kondisi begitu di sampaikan kepada Menteri Kelautan, kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur. Jadi diselesaikan, ya janganlah beli kapal pakai ongkos APBN padahal banyak kapal nganggur, nganggur di Bitung, nganggur di Bali, nganggur di Tual, macam-macam,” paparnya.
Baca juga: Wapres JK ke Menteri Susi: Cukup Penenggelaman, Kita Butuh Kapal untuk Ekspor!
2. Mantan Menko Maritim Rizal Ramli “Motifnya Apa Pelarangan Kapal”
Pria yang terkenal dengan jurus kepret-nya, Rizal mempertanyakan tujuan dari larangan penenggelaman kapal tersebut. Menurutnya, dulu banyak pejabat yang menutupi kejahatan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia.
“Motifnya ini benar-benar atau hanya untuk melindungi kapal-kapal asing yang besar. Banyak dulu pejabat elite di Indonesia jadi frontman dari pencurian kapal-kapal asing, ” ungkap Rizal.
Dirinya mengatakan, bila ingin menaikan ekspor bisa melalui mengubah sistem penjualan ikan. Misalnya dengan membuat pasar yang besar dan bagus di Natuna. “Jadi orang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, dan dari Jepang beli di pasar ikan di Natuna,” tambah Ramli.
Baca juga: Penenggelaman Kapal Diminta Berhenti, Rizal Ramli: Masa Mau Balik ke Sistem Lama?
3. Kadin – “Kapal Seharga Rp1,6 Miliar Ditenggelamkan, Kita Rugi Rp380 Miliar”
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, ada baiknya kapal-kapal tersebut diberikan kepada nelayan melalui koperasi. Pasalnya jika dilakukan penenggelaman, maka potensi peningkatan produksi ikan Indonesia akan hilang. Apalagi kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas berukuran besar yakni 30 GT keatas.
Dirinya memperkirakan bisa menangkap ikan sebanyak 15 hingga 20 ton per satu kapal. Saat ini, harga tuna sudah mencapai Rp80.000 per kilogram.
“Harga tuna sekarang dari Muara Baru dibawa ke Sarinah aja Rp80.000 per kg. Tinggal dikalikan saja. Itu ikan tuna yang fresh dibawa dari Jakarta tapi bukan kualitas A. Kemudian jika dikalikan Rp80.000 per kg hasilnya Rp1,6 miliar. Artinya 1 kapal berukuran 30 GT penangkap tuna bisa menghasilkan Rp1,6 miliar jika tangkapan penuh,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan tersebut, artinya kapal yang ditenggelamkan senilai Rp380 miliar. “Dengan kata lain minimal potensi yang hilang adalah Rp380 miliar dari penenggelaman kapal saja,” tambahnya.
4. Menteri Keuangan Sri Mulyani – “Kapal Ilegal Bisa Jadi Aset Negara”
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpendapat berbeda, dia menyatakan bahwa kapal-kapal asing yang telah ditangkap justru menguntungkan RI karena bisa dijadikan sebagai aset negara.
“Jika suatu barang yang diambil alih oleh suatu negara melalui suatu proses hukum yang benar dia bisa jadi aset negara, tentu bisa dimanfaatkan bagi kita. Kan konsen atau perhatian ibu Susi bagaimana kapal-kapal ini enggak menyalahgunakan, apakah izin, apakah trayek, apakah dari sisi pengambilan ikan atau SDA di Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya, konsen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini bahkan agar kapal yang sudah ditangkap bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.
“Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan kemudian memanfaatkan aset itu dengan menegakan tata kelola yang baik juga bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kapal Pencuri Ikan Bisa Jadi Aset Negara
5. Presiden Joko Widodo – “Penenggelaman Kapal Bentuk Kita Tak Main-Main terhadap Pencurian!”
Presiden Joko Widodo pun angkat suara, mengatakan penenggelaman kapal merupakan cara Indonesia untuk menghentikan illegal fishing.
“Jadi penenggelaman bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing. Terhadap pencurian ikan tidak main-main. Oleh sebab itu yang paling serem ya ditenggelamkan, yang paling serem itu. Untuk efek jera,” ucap Jokowi.
(rzy)
