JAYAPURA – Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua dan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih meminta Komnas HAM turun melakukan investigasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atas kasus penganiayaan dan pemerkosaan MM, guru Kontra SD di Kampung Aroanop Tembagapura Jumat 13 April.
Stenly Salamahu Sayuri selaku Ketua Ampera Papua meminta Komnas HAM RI maupun Papua untuk turun langsung ke lokasi kejadian mengumpulkan bukti-bukti.
“Kasus pemerkosaan terhadap guru ini adalah pelanggaran HAM, jadi Komnas HAM jangan hanya lihat kasus ini dari kejauhan. Rakyat di sana ada di lapangan, mereka menjadi saksi atas kasus ini, jadi Komnas HAM harus turun kesana dan kumpulkan data-data kasus itu,” kata Stenly.
Ditegaskan, Komnas HAM jangan berasumsi dengan kasus tersebut. Kasus ini nyata dilakukan oleh KKSB terhadap pekerja kemanusiaan. Pemerkosaan guru kontrak dan pembunuhan tenaga kesehatan Missi Adven Benry F. Kunu di Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu menurut mereka jelas melanggara HAM.
“Makanya harus lihat langsung turun ke lapangan. jangan kemudian melihat dari jauh dan berasumsi karena terjadi di Timika maka ada kepentingan Freeport. Ini tidak boleh, ini murni dilakukan KKSB,” ujarnya.
Dikatakan, Komnas HAM jangan hanya kemudian terkesan menyikapi masalah pelanggaran HAM di Papua yang hanya dilakukan oknum TNI/Polri.
“Dengan kasus ini, ini sebagai contoh dan menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM juga dilakukan oleh KKSB. Padahal mereka berkampanye Papua merdeka di luar negeri sana dengan menjual isu pelanggaran HAM, namun kenyataannya mereka sendiri adalah pelaku pelanggaran HAM ini. Perlu di dicatat dan menjadi arsip negara bahwa KKSB juga pelaku pelanggaran HAM,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta DPR Papua melihat kasus ini, utamanya komisi V yang membidangi Pendidikan dan kesehatan.
“Harus ada jaminan keamanan kepada para guru dan tenaga kesehatan dipedalam Papua ini. Mungkin harus ada regulasi yang mengatur. Dan menurut saya untuk jaminan keamanan ini perlu ada pos Polisi atau TNI dikediaman mereka,”katanya.
Dikatakan, tenaga guru maupun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di pedalaman Papua adalah pengabdian yang tidak mudah.
“Perlu pergumulan yang luar biasa saat mereka memutuskan untuk mengabdi ke pedalaman. Dan dengan sikap keji para KKB ini telah mencederai tugas mulia keduanya ini,”ucapnya.
Hal senada disampaikan Mahasiswa FKIP Universitas Cenderawasih Dominggus Erari sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Waropen.
“Dengan sikap mereka ini kami guru-guru sangat mengutuk keras alis keji KKB. Ini pekerjaan mulia dan untuk kepentingan kecerdasan dan kesehatan masyarakat Papua, jadi jangan dinodai. Karena dampaknya akan merugikan masyarakat Papua sendiri,”ucapnya.
Dengan demikian dirinya juga mengharapkan seluruh lapisan masyarakat juga sadar pentingnya keberadaan tenaga pendidikan dan kesehatan.
“Semua pihak harus memberikan jaminan ini. DPR Papua dan seluruh masyarakat termasuk pemerintah tingkat kampung harus melindungi tenaga kemanusiaan kita ini. Ini penting,”ucapnya.
(kha)
