oleh

Pengamat Intelijen: Gerakan #2019GantiPresiden Diduga Kuat Bentuk Pelanggaran Pemilu

JAKARTA – Gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari sejumlah pihak di berbagai daerah. Di Batam dan Pekanbaru, gerakan yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman kembali menuai penolakan dari masyarakat.

Terakhir, di Surabaya, ratusan massa yang menolak gerakan serupa sampai turun ke jalan. Sebelumnya, Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.

banner 300x250

Pengamat Intelijen Susiningtyas Kertopati menyatakan, pada prinsipnya kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara yang diatur dan dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Massa tolak kedatangan Neno Warisman terkait Deklarasi #2019gantipresiden di Riau. (Foto: Banda Haruddin/Okezone) Massa tolak kedatangan Neno Warisman terkait Deklarasi #2019gantipresiden di Riau (Foto: Banda Haruddin/Okezone)

Namun, ia juga menegaskan, kebebasan tersebut harus memenuhi prosedur yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, PP Nomor 60 Tahun 2017 tentang cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan politik, yang jelas menyatakan, setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan kemanan umum wajib memiliki surat ijin kepolisian.

Untuk itu, bagi Nuning sapaan akrabnya, tidak dikeluarkannya surat ijin oleh Polda Riau (Polrestra Pekanbaru) sudah sesuai ketentuan UU.

“Jangan dijadikan sebagai tafsir liar bahwa aparat keamanan tidak netral. Karena, kepolisian dan Pejabat BIN di daerah bekerja berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, juga membertimbangkan adanya pro dan kontra dari masyarakat,” urai Nuning dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (27/8/2018).

Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati (Dok: Pribadi)Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati (Dok: Pribadi)

Belum lagi, kata Nuning, juga telah ada pembatalan acara dari panitia penyelenggara lokal atas nama Husni Thamrin dan Dede Gunawan. Lebih lanjut, dia menegaskan, tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah semata-mata untuk menjaga kamtibmas, serta menghindari konflik dan bentrokan antar massa.

“Karena realitas situasi di lapangan nyata-nyata mendapatkan reaksi massa di ruang publik, baik yang pro maupun kontra.

Selain itu, dinamika politik saat ini hanya ada dua pasang calon capres dan cawapres. Gerakan #2019GantiPresiden juga diduga kuat sebagai bentuk pelanggaran pemilu, berupa kampanye di luar jadwal,” papar Nuning.

“Di lapangan gerakan ini menyerang kebijakan dan membagikan brosur untuk tidak memilih petahana. Ini sama saja dengan mengarahkan untuk memikih paslon lain. Dalam demokrasi, hal ini tentunya diperbolehkan. Namun, jika sudah masuk tahapan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU,” sambungnya.

Nuning menilai, Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 Juta.

 Deklrasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya (foto: Syaiful Islam/Okezone) Deklrasi 2019 Ganti Presiden di Surabaya (foto: Syaiful Islam/Okezone)

“Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanana telah sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya.

Nuning berharap, tindakan tersebut jangan menjadi sebuah tafsir liar yang dipolitisasi seolah-olah menganggap bahwa aparat kemanan tidak netral. Selain itu, ia juga mendorong Bawaslu untuk mengkaji unsur pelanggaran pemilu dalam gerakan tersebut.

(fid)