oleh

Sri Mulyani Dicecar soal Rupiah, DPR: Jangan Kambing Hitamkam Negara Krisis

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Sedianya agenda Rapat Paripurna tersebut adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undangan (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019 beserta nota keuangannya yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018 silam.

banner 300x250

Akan tetapi, sebelum menyampaikan jawabannya, beberapa anggota DPR mengajukan pertanyaan soal pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pandangan pertama datang dari Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Sukamdono yang memaparkan pelemahan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) termasuk yang paling parah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Bambang menuturkan, tahun 2012 nilai tukar Rupiah sebesar Rp9.500 per USD, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat berkali lipat menjadi Rp14.852 per USD.

Sebagai perbandingan, Bambang juga memaparkan kurs Dong Vietnam tahun 2012 sebesar 20.835 Dong per USD. Nilai tukar Dong Vietnam melemah tipis di 2018 menjadi 23.306 Dong Vietnam per USD.

Begitupula dangan Baht Thialand hanya melemah tipis dari 2012 sebesar 31 Baht Thailand per USD menjadi 32 Baht Thailand per USD. Sementara mata uang Kamboja juga mengalami penurunan tipis dari 4.067 Riel Kamboja per USD di 2012 menjadi 4.088 Riel Kamboja per USD di 2018.

“Jadi memang terjadi penurunan tapi tidak sedrastis yang ada di Indonesia,” kata Bambang di DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Bambang mengingatkan pemerintah bahwa kondisi ini cukup rawan, mengingat mayoritas komiditi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia masih impor, sehingga menggunakan Dolar AS sebagai alat pembayaran. Adapun komoditi pangan yang masih impor antara lain, kedelai, jagung, gula, dan susu.

“Tolong Bu Menteri bisa sampaikan ke Presiden bahwa ini sudah sesuatu sangat mengkhawatirkan, di kehidupan masyarakat sangat memberatkan,” kata Bambang.

Senada Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena berpesan, agar pemerintah tidak terus menerus mengkambing hitamkan kondisi eksternal negara-negara yang mengalami krisis keuangan sehingga memberikan dampak kepada Indonesia.

Krisis negara global ini dimulai dari hubungan dagang antara AS-China, sehingga pemerintah menyebut Indonesia terkena dampak dari hubungan AS-China. Setelah China, Turki juga mengalami krisis yang menyebabkan mata uang Turki Lira turun tajam.

Saat ini, krisis keuangan terjadi di Argentina. Dua krisis di negara berkembang tersebut dikatakan pemerintah turut menyeret Rupiah.

“Mungkin satu Minggu ke depan, ada persoalan lagi eksternal, Ibu ambil lagi faktor ada negara X lalu Ibu ambil lagi, sehingga kita mengalami kondisi seperti ini,” kata Michael.

Michael menekankan bahwa pemerintah harus menjaga agar krisis keuangan 1998 tidak terjadi lagi.

“Kondisi ini kami ingin Ibu jelaskan kepada kami secara jujur dan setulusnya bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Justru kami tidak mau lagi berada dalam suasana kelam 1998, kita tidak mau lagi berada dalam suasana kelam seperti itu,” tandas dia.

 

(Feb)

(rhs)