oleh

Tunjangan Kinerja PNS, Wamenkeu: Tak Ada Alasan untuk Pungli

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan adanya tunjangan kinerja (Tukin) memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih optimal dalam bekerja. Hal ini dapat mengurangi hal negatif seperti praktik pungutan liar (pungli).

“Tidak ada alasan untuk pungli, apalagi dengan PTSP dan sistem perizinan. Ini kaitannya semua di pemerintah kan regulasi. Supaya regulasi fix dan firm, Kinerja ASN juga harus kita tuntut optimal. Kalau ada optimalisasi (kerja), wajar kalau ada tunjangan kinerja,” kata Mardiasmo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

banner 300x250

Baca Juga: 220 Peserta CPNS Kementerian BUMN Lulus Tes SKD

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan kebijakan Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia, salah satunya adalah penataan sistem pemberian Tunjangan Kinerja. Pemberian tunjangan kinerja sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja aparatur dan juga bagian dari upaya mencegah tindak korupsi di kalangan birokrasi pemerintah.

Seiring perkembangan jaman dan tantangan ke depan, negara membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih, memiliki kemampuan, integritas, dan hospitality. Bukan merugikan masyarakat dengan melakukan hal-hal negatif, seperti praktik pungutan liar.

Baca Juga: Hasil SKD CPNS 2018 Segera Diumumkan

“Untuk besaran tunjangan kinerja, Kemenkeu yang mengkalkulasikan dan tergantung masing-masing kementerian/lembaga,” jelas Mardiasmo.

Dengan demikian, pemberian tunjangan kinerja harus diiringi dengan peningkatan kerja ASN-nya juga. Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja, motivasi dan disiplin pegawai

(dni)