oleh

Bupati Mursini Beri Jawaban Atas Pertanyaan Fraksi-fraksi DPRD Kuansing

TELUKKUANTAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau kembali melaksanakan sidang paripurna, Jumat (30/11/2018) pagi. Sidang paripurna ini mengagendakan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2019.

Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Andi Putra, SH, MH. Setelah dibuka, ia mempersilahkan Bupati Kuansing Drs. Mursini, MSi untuk memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2019.

banner 300x250

Kesempatan ini dimanfaatkan Mursini untuk menyampaikan jawaban. Terutama tentang rencana perekrutan tenaga honorer sebanyak 2.000 pada tahun 2019. Rencana itu mendapat penolakan dari semua fraksi, kecuali Fraksi PPP.

“Terlebih dahulu dapat saya sampaikan bahwa penyampaian KUA-PPAS telah diupayakan sesuai dengan Permendagri 38 tahun 2018,” ujar Mursini.

“Mengenai rekrutmen 2.000 tenaga kontrak telah disampaikan dalam KUA-PPAS. Hal itu didasarkan pada rencana dan kebutuhan riil, terutama guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP. Namun, jika belum ada kesepakatan, pemerintah menyesuaikan pada jumlah tenaga kontrak 2018 ditambah yang sudah disepakati,” tambah Mursini.

Selanjutnya, terkait saran untuk menunda pembangunan gedung pustaka, Mursini menegaskan bahwa Kuansing butuh gedung yang respresentatif. Pembangunan gedung pustaka juga bagian dari daerah menunaikan tanggungjawabnya terhadap urusan wajib di bidang pendidikan. Sekaligus, sebagai bukti keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan masyarakat.

“Di samping itu, rencana pembangunan pustaka telah lama direncanakan. DED sudah ada, lahan sudah ada dan anggaran yang memadai serta OPD yang akan mengelolanya. Ini juga amanah RPJM 2016-2021 dan tertuang pada RKPD 2019. Selain itu, hampir seluruh kabupaten kota di Riau sudah memiliki pustaka yang representatif,” papar Mursini.

Terkait bangunan tiga pilar, pemerintah tetap memperhatikan sebagai konsep kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah dihadapkan pada beberapa hal yang harus dituntaskan. Baik kondisi bangunan yang harus siap pakai, maupun pilihan pola pemanfaatannya.

“Tentu kita berharap ini akan dapat dituntaskan secepatnya,” ujar Mursini.

Terhadap saran fraksi Golkar tentang penambahan mobil kebakaran, Mursini berjanji akan memprioritaskan penganggarannya pada tahun berikutnya.

Fraksi Gerinda meminta agar pemerintah memberikan tambahan penghasilan kepada guru honorer SD dan SMP. Menjawan hal itu, Mursini menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan telaah terlebih dahulu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tentunya, menyesuaikan dengan kaidah penganggaran.

“Berkenaan dengan usulan peningkatan dan perbaikan ruas jalan melalui kegiatan swakelola dapat dikoordinasikan pada perangkat daerah terkait. Tentunya disesuaikam dengan anggaran yang tersedia,” terang Mursini.

Atas permohonan Fraksi Gerindra yang meminta dianggarkan dua unit jalan Sako – Trans SKP II akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun RKPD tahun berikutnya.

“Terkait usulan pembangunan pagar dN paving block Puskesmas Sukaraja akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam penyusunan Renja tahun berikutnya,” kata Mursini.

Berkenaan dengan saran Fraksi PBB agar peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan sektor pajak daerah, akan tetapi juga bagaimana retribusi dan komponen pendapatan lainnya juga berkontribusi besar. Ini menjadi perhatian dan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sebagai komponen kapasitas riil keuangan daerah.

Terhadap saran di bidang pendidikan, Mursini menyatakan pemerintah selalu berkomitmen dalam setiap upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Muaranya, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di setiap wilayah Kuansing.

“Terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Mursini.

Berkenaan dengan saran Fraksi Demokrat pada bidang infrastruktur fokus untuk jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang bernilai ekonomis. Mursini menyatakan sudah prioritas pada tahun 2019, yaitu pemantapan infrastruktur. Namun, pemenuhan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

“Kami mengapresiasi saran Fraksi Demokrat yang meminta adanya honor pengurus masjid, gharim dan bilal. Pemenuhannya baru bersumber dari dana desa. Ke depan, akan prioritas pemerintah dengan menyiapkan nomenklatur perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan aturan,” papar Mursini.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/03122018/dprd2jpg-7694.jpg

Pemerintah daerah mengapresiasi saran Fraksi Demokrat untuk memberikan dukungan kepada masyarakat terkait peluang-peluang usaha yang berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat.

Peningkatan ekonomi masyarakat, lanjut Mursini, merupakan prioritas pembangunan yang harus senantiasa didukung. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan wujud nyata program kegiatannya berada pada perangkat daerah.

Terhadap saran Fraksi PKB Plus yang menyoroti perjalanan dinas dalam kegiatan, pengurangan terhadap perjalanan dinas dan SPPD umum serta honorarium dalam kegiatan, Mursini menyatakan akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah penganggaran.

“Kalau pengurangan perjalanan dinas dan SPPD umum, dapat kami sampaikan bahwa alokasi biaya perjalanan dinas sudah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah,” kata Mursini.

Mengenai prestasi pendidikan Kuansing yang berada pada ranking paling bawah, Mursini menyatakan ranking itu sudah sejak 2014. Pemerintah pun telah mengupayakan peningkatan kualitas dimulai dari sarana dan prasarana yang memadai.

“Peningkatan kualitas guru dan pemenuhan kesejahteraan guru yang hasilnya tentu belum akan nampak dalam waktu singkat. Karena, pembangunan sumber daya manusia memerlukan proses dan harus dilakukan secara berkesinambungan,” terang Mursini.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/03122018/1jpg-7698.jpg

Dalam hal administrasi kependudukan, Mursini menyatakan pemerintah pusat bertanggungjawab dalam pengadaan blanko, aplikasi dan perangkat komputer. Sedangkan daerah hanya bertanggungjawab pada operasional dan perawatannya.

Fraksi PKB Plus juga mempertanyakan tidak dianggarkannya pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024 pada RKPD 2019. Menjawab hal itu, Mursini memastikan sudah dianggarkan setelah adanya pembahasan bersama DPRD. Kegiatan itu juga perintah undang-undang.

Selanjutnya, jawaban atas Fraksi Nasdem tentang peningkatan sarana prasarana kesehatan Poskesdes. Pemerintah akan melakukan revitalisasi Poskesdes secara bertahap dan berkelanjutan.

“Mengenai disiplin pegawai, kami akan melakukan peningkatan disiplin dalam memberikan layanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Mursini.

Terkait pemasaran perikanan dan pertanian dengan pemberian subsidi, pemerintah akan menelaah dan teknis pelaksanaam akan dipelajari sesuai aturan yang ada.

Fraksi Perjuangan Hanura menyoroti aset daerah. Terutama mobil dinas jabatan yang tidak sesuai eselon. Mursini menyatakan akan memperhatikan hal tersebut.

Mursini mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Perjuangan Hanura yang telah menyarankan adanya studi ilmiah budaya dengan melibatkan masyarakat adat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melestarikan nilai budaya dengan memperhatikan kearifan lokal.

“Kami akan menindaklanjuti perusahaan yang mencemari lingkungan sesuai dengam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Mursini.

Dari sekian fraksi, hanya Fraksi PPP yang mendukung pembangunan gedung pustaka. Begitu juga dengan rencana perekrutan tenaga honorer. Mursini mengucapkan ribuan terimakasih ke Fraksi PPP.

“Harapan kami, hendaknya setiap upaya mewujudkan visi misi Kuansing mendapat dukungan kita bersama,” ujar Mursini. (ADV)