oleh

Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Bawahannya Divonis 15 dan 14 Bulan Penjara

PEKANBARU – Sidang putusan Pengadilan negeri Pekanbaru yang diketuai Bambang Myanto SH, Selasa (18/12/2018) memutuskan mantan Kepala BPBD Dumai dan dua bawahannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana penanggulangan Karhutla. Ketiganya dijatuhi hukuman 15 dan 14 bulan penjara.

Meski mendapat pengurangan hukum dari majelis hakim, namun perbuatan Noviar Indra Putra Nasution, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, serta dua orang bawahannya Suherlina dan Widawati tetap dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

banner 300x250

“Menghukum terdakwa Noviar dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan denda Rp50 juta subsider 2 bulan,” jelas Bambang

Sementara untuk terdakwa dua staff Noviar yakni, Suherlina dan Widawati dijatuhi hukuman pidana penjara masing masing selama 1 tahun 2 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan,” sambung Bambang

Perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atas putusan majelis hakim ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai, Aiman SH dan Novri SH menuntut terdakwa Noviar Indra Putra Nasution, dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Sementara terdakwa, Suherlina dan Widawati dituntut hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Berdasarkan dakwaan, ketiga terdakwa, Noviari Indra Putra Nasution, serta Widiawati, Bendahara dan Suherlina, selaku Sekretaris yang merupakan pegawai negeri sipil Pemko Dumai yang diadili atas perkara korupsi penyelewengan dana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun anggaran 2014 lalu.

Dimana, dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor sebesar Rp750 juta. Namun, saat dicek ternyata anggaran belanja tidak sesuai.

Hasil penyelidikan, penyaluran anggaran yang terbagi dua tahap, yakni Rp150 juta tahap pertama dan sisanya di tahap kedua yang diberitahukan adanya penyimpangan Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp219 juta

Bambang Myanto SH menyampaikan berdasarkan putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum selama 7 hari mendatang. “Jika tidak puas dengan putusan, silahkan mengajukan upaya hukum banding, 7 hari kedepan mulai besok jika dalam 7 hari tidak mengajukan banding maka dianggap menerima putusan,” tutup Bambang.