oleh

RJCI Nilai Syarwan Hamid Jadikan Pengembalian Gelar Adat Sebagai Panggung untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

PEKANBARU – Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) menilai prosesi pengembalian gelar adat yang dilakukan Syarwan Hamid kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau sebagai panggung politik untuk menyerang pemerintahan Jokowi.

Dikatakan, pernyataan tertulis yang ditanda-tangani Syarwan Hamid beredar, Rabu (19/12/2018) saat mengembalikan gelar datuk yang pernah ia terima pada tahun 2000 lalu itu, menunjukkan aksi dan motif politik mantan Kasospol ABRI yang sesungguhnya.

banner 300x250

“Kami menghormati Pak Syarwan Hamid sebagai tokoh nasional asal Riau, dan tidak mencampuri urusan Beliau dengan LAM Riau. Tapi, seharusnya Pak Syarwan tidak usah membungkus acara pengembalian gelar datuk itu sebagai panggung politik menyebar ujaran kebencian dan propaganda hasutan kepada masyarakat, sehingga menciderai nilai-nilai keluhuran bermasyarakat. Sudah jelas sekali, motif politiknya untuk mencemari nama baik dan merusak kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Presiden RJCI, Raya Desmawanto dalam keterangan tertulis, Rabu siang.

Raya menjelaskan, pihaknya mendapat foto selebaran yang ditandatangani oleh Syarwan berisikan lima poin pokok. Dalam poin kedua, Syarwan menyebut alasannya mengembalikan gelar datuk sebagai aksi protes karena Presiden Jokowi pada Sabtu (15/12) lalu dianugerahi gelar kehormatan adat sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara oleh LAM Riau. Menurut Raya, jelas sekali motif pengembalian gelar adat oleh Syarwan karena mantan Mendagri itu secara personal tidak menyukai Presiden Jokowi.

“Pak Syarwan tampaknya tidak suka dengan Presiden Jokowi. Entah apa yang membuatnya tidak suka, padahal Pak Jokowi selalu menerima siapa saja, termasuk orang-orang yang berbeda pilihan dan pandangan politik. Jadi, Pak Syarwan mengumbar ketidak-sukaannya, lalu mengembalikan gelar adat yang pernah ia terima ke LAM. Saya kira publik khususnya masyarakat Riau memahami soal ini. Lagipula, Pak Syarwan kan memang dekat dengan kubu Prabowo-Sandi, jadi jelas haluan politiknya,” tegas Raya.

Yang membuat RJCI heran, lanjut Raya, yakni Syarwan dalam pernyataan tertulisnya menyinggung soal rasis Cina dan isu Komunis pada poin ketiga bagian c pernyataannya. Syarwan menuduh kalau pemerintahan Presiden Jokowi membahayakan masa depan bangsa lewat kebijakan terhadap Cina. Namun, Syarwan tidak secara jelas menjabarkan bentuk konkret tuduhannya tersebut.

Selain itu, Syarwan juga tanpa bukti dan fakta yang jelas, menuduh pemerintahan Jokowi cenderung melakukan pembiaran bagi tumbuh berkembangnya gerakan komunis. Menurut Raya, propaganda antek Cina dan isu kebangkitan komunis merupakan “dagangan politik” kubu Prabowo-Sandi yang terus digadang-gadang hingga saat ini.

“Semua tuduhan Pak Syarwan itu adalah ilusi. Beliau sebagai tokoh senior harusnya tidak gegabah menebar isu, propaganda, ujaran kebencian dan hasutan tanpa dasar yang jelas, kecuali memang sengaja untuk menebar hasutan politik. Ini mengada-ada saja. Sekali lagi, jelas sekali motif politiknya untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi dan menguntungkan Prabowo-Sandi,” tegas Raya.

Seharusnya, kata Raya, Syarwan fokus saja pada niatannya mengembalikan gelar adat datuk ke LAM tersebut, tanpa menyerempet ke urusan politik praktis, apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Jokowi.

“Pak Syarwan kehilangan konteks dalam hal niatannya mengembalikan gelar datuk yang pernah ia terima dari LAM. Kami menghormati kehormatan kelembagaan dan para tokoh-tokoh masyarakat Riau. Tapi, yang terlihat, beliau justru sedang memainkan drama politik dengan menebar virus hasutan dan kebencian tanpa fakta dan bukti yang jelas. Ini sebuah ilusi, nada serta genre-nya sama dengan propaganda yang sedang dan terus dikumandangkan oleh paslon 02,” tegas Raya. (rls)