oleh

Gelar untuk Jokowi Dinilai Turunkan Marwah, PPMR Desak Musdalub dan Penggantian Pengurus LAM Riau

PEKANBARU – Sikap protes Letjend TNI Purn Syarwan Hamid yang akhirnya mengembalikan Gelar Adat Kehormatan (GAK) Datuk Seri Lela Setia Negara, kepada LAM Riau yang telah memberikan GAK kepada Presiden Joko Widodo, dengan tidak sesuai alur patut sehingga merendahkan harkat dan martabat masyarkat Melayu Riau, pada Rabu, (19/12/18) yang lalu, didukung penuh Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR).

PPMR mendesak LAM kabupaten/kota se-Riau untuk menggelar Musdalub, untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan para pengurus LAM, serta menggantinya dengan pengurus – pengurus yang lebih berkapasitas.

banner 300x250

“Kita sedih melihat LAM sekarang, seolah – olah mereka yang punya segalanya, mereka yang mengatur semuanya. Ini tidak bisa biarkan, makanya kita mendesak agar digelar Musdalub. Kita harapkan kepengurusan diganti dengan yang memahami etika adat istiadat Melayu Riau, yang bermarwah serta personil yang bersih KKN dan bersih lingkungan,” tutur Ketua Badan Musyawarah PPMR, Agus Ramadhan, Jumat, (21/12/2018).

Lebih lanjut, Agus menerangkan GAK ditabalkan oleh LAM Riau kepada Datuk Syarwan Hamid tahun 2000 setelah LAM Riau mempelajari dan meneliti serta membahasnya dalam suatu musyawarah LAM yang melibatkan seluruh LAM Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau atas jasa-jasanya dalam bidang pekerjaannya yang bermanfaat bagi masyaratakat serta mampu mengangkat marwah, harkat dan martabat masyarakat Melayu Riau.

“Datuk Syarwan Hamid anak jati Melayu Riau ini sudah membuktikan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan di tingkat nasional, berprestasi di bidang tugasnya sebagai Letjend TNI sebagai Kasospol ABRI dan menjadi Menteri Dalam Negeri RI dan berhasil memekarkan 12 Kabupaten/ Kota se Riau yang sekarang sudah dinikmati masyarakat Riau. Datuk Syarwan Hamid tidak pernah berhenti memberikan pengabdiannya kepada NKRI, Provinsi Riau khususnya bidang pendidikan (mendirikan SMA Plus), dan agamanya,” ujarnya.

Kemudian, Agus menguraikan pemberian GAK kepada seorang tokoh harus memiliki konsekuensi secara etika dan moral, baik kepada LAM maupun kepada tokoh yang diberi gelar. Dimana LAM akan selalu memberikan kehormatan kepada tokoh tersebut dan tokoh tersebut akan senantiasa memberikan perhatiannya kepada masyarakat Riau.

“Dalam hal LAM Riau memberikan GAK kepada Presiden Joko Wdodo yang beberapa waktu lalu, pengurus LAM Riau terkesan tergesa-gesa, belum melakukan kajian yang mendalam atas jasa- jasa Presiden Jokowi bagi masyarakat Riau, bahkan mengemukakan jasa-jasa yang terkesan dibuat-buat yang tidak ada hubungannya. Bahkan dalam membuat keputusannya, LAM Riau tidak pula melalui prosedur alur dan patutnya yaitu melibatkan LAM Kabupate/Kota se Riau,” jelasnya

“Dari segi waktu juga, LAM Riau tidak mempertimbangkan waktu yang tepat, seakan tidak tahu ini tahun politik. Sehingga masyarakat menganggap LAMR sudah terlibat dalam politik praktis yang akhirnya memecah belah antar kelompok masyarakat,” lanjutnya.

Agus juga menilai, keputusan ‘tidak bijaksana’ LAM Riau ini turut melecehkan Jokowi, sekaligus merendahkan martabat dan harkat masyarakat Melayu Riau atas perlakuan beberapa oknum pengurus LAM Riau tersebut.