oleh

Anak Riau Sumbang Teori Baru Kontrak Karya Pertambangan Berbasis Filsafat Lingkungan

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) asal Riau, Hengki Firmanda

PEKANBARU – Pencemaran dan perusakan lingkungan semakin meresahkan dan berdampak buruk pada ketidakseimbangan ekosistem lingkungan bagi seluruh organisme dan anorganisme. Salah satu aktivitas yang menimbulkan ketidakseimbangan tersebut adalah aktivitas pertambangan.

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) asal Riau, Hengki Firmanda, meneliti kontrak karya pertambangan yang menjadi landasan hukum bagi aktivitas pertambangan tersebut sebagai karya tulis disertasinya. 

banner 300x250

Ujian sidang terbuka program doktor terkait penelitiannya, dilaksanakan pada hari Kamis (21/3) lalu di Fakultas Filsafat UGM.

  “Perusahaan melakukan eksploitasi dan eksplorasi dengan alas kontrak karya privat dengan pemerintah, perlu ditelisik secara mendalam apakah kontrak karyanya yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan, atau praktik dan pelaksanaan perusahaannya yang melanggar kontrak karya,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa siang (26/03/19.

Dalam ujian terbuka ini, Hengki mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kontrak Karya Pertambangan dalam Perspektif Filsafat Lingkungan dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Kontrak Pertambangan di Indonesia”.

Ia menerangkan, para pihak di dalam kontrak privat, yang bertindak selaku subjek kontrak ialah pemerintah dan perusahaan dan terkesan antroposentrisme. 

Akibatnya, kata dia, para pihak khususnya perusahaan cenderung hanya mengambil keuntungan dan belum memperlakukan alam dan masyarakat tempatan sesuai dengan subjek selayaknya yang setara dengan manusia, yang di istilahkan sebagai ekosentrisme atau etika hubungan mutual antara manusia dan alam.

Lewat penelitiannya, anak muda kelahiran Pekanbaru 28 Juli 1986 ini, merumuskan secara reflektif ruang lingkup kontrak karya pertambangan, dengan mendeskripsikan secara analitis kritis dan eksploratif kontrak karya pertambangan dalam perspektif filsafat lingkungan, serta merumuskan secara reflektif sumbangan pemikiran terhadap kontrak karya pertambangan di Indonesia.

“Hasil penelitian ini ialah ruang lingkup kontrak karya pertambangan mencakup tidak hanya kontrak privat sebagaimana umum terjadi, namun juga harus ada kontrak sosial, dan kontrak publik. Subjek kontrak dari perpaduan antara ketiganya adalah negara, pemerintah, rakyat atau masyarakat, dan perusahaan,” papar dosen di Fakultas Hukum Universitas Riau ini.

Hakikat kontrak karya pertambangan dalam perspektif filsafat lingkungan, jelasnya, ialah memahami bahwa relasi dan interaksi yang seimbang antar subjek di dalam pengelolaan sumber daya pertambangan. 

Relasi dan interaksi tersebut harus memberikan porsi nilai-nilai yang sama antar subjek, atau dalam artian manusia dan alam diberikan keseimbangan serta diberi nilai-nilai yang sama.

“Nilai-nilai tersebut mengacu pada landasan filosofis Negara Republik Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila, dimana pada sila pertama Tuhan sebagai supra subjek dan causa prima, telah menitipkan nilai kemanusiaan adil dan beradab kepada subjek manusia dalam interpretasi sikapnya kepada lingkungan di sila kedua. Sementara pada sila ke empat, merupakan  representasi dari sikap kolektif masyarakat adat sebagai pengampu lingkungan,” ucap Hengki.

Terkait itu, sumbangan pemikiran terhadap kontrak karya pertambangan di Indonesia, imbuhnya, yaitu teori eko-kontrak yang berbasis nilai-nilai Pancasila, menerapkan asas religius dalam kontrak pertambangan di Indonesia, dan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek di dalam kontrak

Anak ketiga dari Profesor Ir Syafriardiman, MSc, PhD, itu secara spesifik menjelaskan tinjauan kontrak karya pertambangan Newmont dan Freeport, dimana pemikiran filsafat lingkungan menuntut penerapan asas religius dalam kontrak karya pertambangan, dan memperjelas posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek di dalam kontrak karya pertambangan.

Setelah kembali ke Almamater Universitas Riau nanti kata dosen yang terlibat dalam penulisan 17 karya ilmiah ini, ingin mengaplikasikan bidang keilmuannya untuk mengadvokasi masyarakat adat yang bersinggungan langsung dengan industri pertambangan di Riau. 

Dalam sepuluh tahun terakhir, Alumni Fakultas Hukum Universitas Riau lulusan tahun 2009 ini telah menamatkan pendidikan di Magister Ilmu Hukum FH UGM, Magister Hukum Bisnis UII Jogjakarta, dan Doktor Ilmu Filsafat di UGM.